Demokrat Kota Cirebon Siap Pidanakan Kadernya yang Terlibat KLB

Sudirman Wamad - detikNews
Senin, 08 Mar 2021 21:02 WIB
DPC Demokrat Cirebon akan pidanakan kadernya yang hadir ke KLB
DPC Demokrat Cirebon akan pidanakan kadernya yang hadir ke KLB (Foto: Sudirman Wamad)
Cirebon - Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah siap menempuh jalur hukum jika ada kadernya yang terlibat peristiwa politik yang diklaim sebagai KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. DPC Kota Cirebon menyatakan kesetiaannya terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Kami sudah koordinasi dari ranting sampai ke bawah, tidak ada yang terlibat. Kami menganggap KLB itu tidak pernah ada. Kalau ada yang mengatasnamakan DPC atau Ketua DPC Kota Cirebon, saya tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun. Maka kita tempuh jalur hukum," kata Handarujati saat ditemui detikcom di kantornya, Senin (8/3/2021).

Politikus yang akrab disapa Andru menilai KLB Deli Serdang tak sesuai dengan AD/ART organisasi. Ia menyebut sejumlah orang yang memotori KLB merupakan mantan kader Demokrat, yang telah dipecat.

"KLB itu harusnya sesuai majelis tinggi partai, dihadiri sekurangnya 2/3 dari jumlah DPD, dan setengah dari DPC. DPD totalnya ada 34, sedangkan DPC ada 514. Klausul itu tidak terpenuhi, dan tidak ada suara yang sah. Jadi KLB itu abal-abal," kata Andru.

Andru mengaku telah mendapat instruksi dari AHY. Ia bersama ratusan DPC lainnya serta 34 DPD se-Indonesia telah sepakat untuk tetap setia terhadap AHY. "Seluruh kader di daerah-daerah solid. Tak perlu takut. Organisasi partai yang sah di bawah kepempinan Mas AHY," kata Andru.

"Kami juga pertegas, AD/ART partai yang dipakai itu hasil Kongres Partai Demokrat V tahun 2020. Ini yang sah, yang sudah dilaporkan ke Kemenkumham," kata Andru menambahkan.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyambangi kantor Menko Polhukam Mahfud Md. AHY datang setelah menyerahkan berkas AD/ART hingga kepengurusan PD ke kantor Kemenkumham.

"Laporan yang akan kami sampaikan siang hari ini tentu tidak hanya secara verbal, tetapi juga dalam bentuk dokumen atau berkas yang autentik. Ada 5 kontainer (boks) yang sudah kami siapkan untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh GPK PD, gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, yang mengklaim telah melakukan kongres luar biasa tanggal 5 Maret 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara, memang benar-benar ilegal dan inkonstitusional," kata AHY di depan gedung AHU Kemenkum HAM, Jalan H R Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (8/3). (mud/mud)