Langgar Aturan, DLH Jabar Tutup Saluran IPAL Perusahaan di Purwakarta

Dian Firmansyah - detikNews
Senin, 08 Mar 2021 19:42 WIB
Penutupan IPAL milik sebuah perusahaan di Purwakarta
Foto: Penutupan IPAL milik sebuah perusahaan di Purwakarta (Istimewa).
Purwakarta -

Dinas Lingkungan Hidup Jabar menutup instalasi pengolahan air limbah (IPAL) milik salah satu perusahaan di Kabupaten Purwakarta. Pasalnya limbah yang dikeluarkan perusahaan tersebut telah menyalahi aturan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Prima Mayaningtyas mengatakan, pihaknya telah menutup IPAL perusahaan tersebut dengan melakukan pengecoran pada Senin (8/3). Menurutnya, perusahaan yang bergerak di bidang tekstil tersebut dinilai telah melanggar kadar limbah yang masih melebihi ambang batas kewajaran.

Selain itu, lanjut Prima, perusahaan tersebut sudah diberi peringatan sebanyak tiga kali oleh DLH Kabupten Purwakarta. "Setelah kami mendapat laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Purwakarta, perusahaan ini sudah diperingati empat kali, tapi tidak digubris. Makanya kami tutup," kata Prima, Senin (8/3/2021).

Prima menyebut, pihaknya menutup saluran IPAL perusahaan tersebut dengan cara dicor sampai pengelola memperbaiki operasionalnya. "Kalau IPAL sudah diperbaiki, bisa dibuka lagi," katanya.

Saat ditanya soal sanksi lebih tegas selain penutupan IPAL, Prima mengaku tidak bisa melakukannya. "Kalau dibawa ke pidana, bukan ranah kami," katanya.

Selain itu, tambah Prima, jika pabrik ditutup dan operasionalnya dihentikan, dia khawatir akan berdampak terhadap serapan tenaga kerja. Meski begitu, dia menyebut hal ini merupakan langkah tegasnya sesuai dengan SK Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tentang Satgas Cilamaya yang melibatkan banyak pihak aparat penegak hukum.

"Keterpaduan ini yang kita kolaborasikan untuk menegakkan hukum lingkungan, di mana terjadi pelanggaran yang dilakukan perusahaan," jelas Prima yang didampingi Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Eko Priastono.

Sebelum sanksi penutupan IPAL ini, menurutnya DLH Kabupaten Purwakarta sudah lebih dulu memberikan sanksi mulai dari administrasi (tertulis) sampai dengan paksaan pemerintah.

"Nah kebetulan Purwakarta tidak mempunyai PPLH (pejabat pengawas lingkungan hidup). Maka atas dasar surat yang diminta, kami membantu di dalam kerangka satgas. Kami ingin menyampaikan kepada para pelaku usaha, cobalah taati peraturan di bidang lingkungan hidup," ujarnya

Prima mengatakan pihaknya memiliki upaya pembinaan sebelum penegakan hukum agar pengusaha sadar. "Tapi sudah empat kali diperingati, tidak memenuhi baku mutu maka pasal 80 UU No 32 /2009," katanya.

Namun, lanjutnya, jika setelah dilakukan pembukaan kembali ternyata masih melanggar aturan, maka pihaknya tidak segan-segan untuk menutup operasional sesuai pasal Nomor 79 tentang pembekukan izin lingkungan. "Kita ada kesepakatan dengan perusahaan, berapa lama mereka bisa melakukan pemulihan," katanya.

(mso/mso)