.webp)
Beragam peristiwa terjadi di Jawa Barat hari ini, Senin (8/3/2021). Mulai dari Demokrat Jabar investigasi 5 kader diduga hadir di KLB Deli Serdang hingga Kota Bandung nihil zona merah.
Berikut rangkuman beritanya:
5 Anggota Diduga Hardiri KLB Deli Serdang, Demokrat Jabar Lakukan Investigasi
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lima orang anggota diduga ikut Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Partai Demokrat Jawa Barat lakukan investigasi.
Sekretaris Demokrat Jabar Wawan Setiawan Demokrat Jabar mengatakan, pihaknya akan memecat bila lima orang tersebut merupakan anggota Demokrat Jabar.
"Kami sekarang lagi investigasi. Ada sebagian yang hadir dari Jawa Barat ke Deli Serdang. Tetapi kami akan cek dulu apakah dia masih sebagai anggota Demokrat, kader Demokrat apa sudah tidak," katanya di Kantor DPD Jabar, Jalan Sutami, Kota Bandung.
Informasi yang diterimanya, diketahui ada lima orang yang diduga berangkat ke Deli Serdang. Mereka mayoritas merupakan anggota di DPC.
Bersama kader lainnya, pihaknya kini tengah melakukan investigasi. Apabila nantinya terbukti kelima anggota tersebut merupakan anggota Demokrat, pihaknya akan melakukan tindakan tegas.
"Kalau dinyatakan masih sebagai kader Demokrat, maka dengan sangat tegas akan kami cabut KTA-nya atau kami pecat sebagai anggota Demokrat-nya. Kalau anggota. Kalau pengurus tidak ada (yang ke sana), sampai hari ini seluruh pengurus Demokrat Jabar tidak ada yang ke sana, tapi kalau anggota yang memiliki KTA, kami investigasi dan pecat," tegasnya.
Wawan juga mengungkap, ada iming-iming uang kepada pengurus dan sejumlah DPC di Jabar untuk ikut Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Namun, iming-iming uang ratusan juta itu ditolak mentah-mentah.
"Di Jabar ada yang digoda beberapa ketua DPC, banyak yang digoda. Kurang lebih ada enam pimpinan DPC dan pengurus banyak," ujarnya.
Uang tersebut, nilainya ratusan juta yang ditawarkan panitia untuk ikut KLB Demokrat di Deli Serdang.
"Ya ada Rp 100 juta, Rp 125 juta, macem-macem," tuturnya.
Terancam 5 Tahun Bui Ibu yang Aniaya Anak Tiri di Sukabumi
Ibu tiri berinisial SS yang merupakan pelaku penganiayaan terhadap anak tirinya ditetapkan sebagai tersangka karena telah melakukan tindak kekerasan.
Atas aksi sadisnya itu, SS terancam hukuman penjara selama lima tahun karena melakukan tindak kekerasan terhadap anak tirinya.
Kapolres Sukabumi AKBP Lukman Syarif mengatakan, kondisi korban saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya karena mendapat penanganan intensif oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukabumi.
"Saat ini sudah melakukan penahanan terhadap saudari SS. Kita tetapkan tersangka tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur. Korbannya anak perempuan usia enam tahun," kata Lukman di ruang Aula Presisi Polres Sukabumi.
Menurut Lukman, korban rencananya hari ini pulang dan mendapat penanganan rawat jalan. Polisi berkoordinasi dengan P2TP2A Sukabumi untuk trauma healing kepada korban.
"Alhamdulillah korban sudah bisa ketawa dan komunikasi. Hari ini sudah bisa dipulangkan, namun masih rawat jalan dengan pantauan dokter RSUD Palabuhanratu. Kita koordinasi dengan P2TP2A untuk optimalkan penanganan kepada anaknya, kalau terhadap ibu tirinya sudah jelas kita tangani pidananya," ungkap Lukman.
Tersangka SS dijerat Pasal 80 ayat 2 dan 4 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
"Ancaman hukumannya lima tahun penjara plus sepertiga karena kekerasan itu dilakukan orang tua atau wali dari korban,"pungkasnya.
Ridwan Kamil yang merupakan Gubernur Jawa Barat tegur para kepala daerah. Orang nomor satu di Jabar ini meminta agar bupati dan wali kota di Jabar mempercepat program vaksinasi COVID-19 kepada warga.
Saat ini, angka harian vaksinasi COVID-19 di Jabar baru mencapai rata-rata 20 ribu dosis per hari.
"Sekarang 20 ribu per hari, kalau 300 hari saja, baru enam juta jiwa. Jabar targetnya 36 juta jiwa, makanya baru bisa enam tahun selesai semua," kata Ridwan.
Kang Emil sapaan akrabnya mengungkapkan, jangka waktu enam tahun untuk melakukan vaksinasi COVID-19 bagi warga terlalu lama dan kekebalan komunitas (herd immunity) tak terbentuk. Ia pun memeriksa daerah-daerah terkait registrasi dan pendataan peserta vaksinasi. Semakin cepat dan tepat dilakukan, vaksinasi akan lebih cepat diberikan begitu pun sebaliknya.
"Kepala daerah jangan sampai didemo warga karena tidak ada vaksinasi. Karena barangnya ada, tapi proses registrasinya tidak jelas, Kota Bandung dan Cimahi pendataannya cukup baik," katanya.
"Saya tunggu minggu ini. Jangan sampai minggu depan pas evaluasi data masih memprihatinkan," ujarnya.
Untuk mempercepat vaksinasi warga Jabar, Satgas tengah menyiapkan 11 ribu vaksinator. Jumlah ini akan bertambah, seiring dengan ribuan vaksinator yang dimiliki institusi Polri dan TNI.
"Sementara masih memadai, sementara suplai vaksin dari pemerintah pusat itu dicicil, komunikasi dengan pemerintah pusat karena pemerintah pusat enggak bisa langsung langsung semuanya (memberikan vaksin). Dilihat ini berprestasi atau tidak, itulah kenapa saya dorong agar vaksinasi ini cepat, supaya datang lagi tahap-tahap berikut, jangan tahap satu saja belum habis, sudah minta tahap berikutnya, makanya manajemen gedung itu sudah kita hitung," jelasnya.
Selain belasan ribu vaksinator, Jabar juga menyiapkan gedung-gedung untuk dijadikan sentra vaksinasi. Sehingga, vaksinasi untuk masyarakat luas tidak hanya mengandalkan di Puskemas.
Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus melakukan percepatan vaksinasi COVID-19 di Kota Bandung, Jawa Barat. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kekebalan kelompok.
Dari informasi yang diterima, vaksinasi tahap pertama, dosis 1 sudah mencapai 24.709 orang dan dosis 2 mencapai 22.763 orang.
"Perkembangan vaksinasi tahap satu dosis pertama 100 persen, kedua 92 persen. Pada tahap dua kita selesaikan SDM kesehatan karena ada perluasan kriteria atau dulu ditunda karena ada masalah medis," kita Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Ahyani Raksanagara.
Tah hanya nakes, dalam vaksinasi tahap dua, Pemkot Bandung juga melakukan vaksinasi pelayan publik dan lansia.
"Untuk pelayan publik sudah 50,5 persen per hari Sabtu, nakes 48,46 persen dari tambahan yang ditambahkan, lansia baru 4,86 persen. Ini lansia akan kita akselerasi di Minggu ini dengan berbagai upaya," ungkapnya.
Ahyani menjelaskan, untuk sasaran lansia belum banyak karena vaksinasi lansia tidak dilakukan secara massal. "Lansia tidak massal, dimulai Jumat lalu dilakukan di Puskesmas, enggak bisa di masalahkan karena sebelumnya ada screening dan tempat yang baik," ujarnya.
Pada tahap dua termin pertama, lansia yang sudah melakukan vaksinasi sekitar 5.773 orang dengan target 118.870 orang.
Pelayan publik sekitar 5.036 orang dengan sasaran 9.970 dan perluasan nakes 4.351 dengan sasaran perluasan 8.979 orang.
Kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka pun mulai digelar kembali di Kabupaten Pangandaran seiring jumlah kasus COVID-19 yang mulai menurun.
Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan, kasus COVID-19 di Kabupaten Pangandaran saat ini cenderung menurun. Menurutnya, saat ini Pangandaran berada di zona kuning atau risiko penyebaran rendah.
"Memang pada Januari dan Februari 2021, kasus COVID-19 sempat melonjak hingga di angka sekitar 400 kasus. Itu tidak hanya terjadi di Pangandaran saja, tetapi di mana-mana daerah di Jawa Barat kasusnya juga meningkat," kata Jeje.
Jeje mengaku bersyukur dengan menurunkan kasus COVID-19 sehingga kegiatan belajar mengajar tatap muka mulai diberlakukan. "Alhamdulillah kegiatan sekolah mulai berjalan sekarang. Keluhan orang tua sedikit terobati," ucap Jeje.
Saat ini, Pemkab Pangandaran tengah menyiapkan untuk pelaksanaan vaksinasi bagi para guru. "Kita sedang usulkan ke provinsi untuk pendistribusian vaksin termasuk untuk para guru," ujar Jeje.
Untuk mempertahankan zona kuning, dirinya mengimbau kepada masyarakat di Pangandaran agar selalu menaati protokol kesehatan, gunakan selalu masker, hindari kerumunan dan melakukan pola hidup sehat dan bersih.
"Sebenarnya mudah untuk mempertahankan zona kuning, tinggal mau pakai masker, hindari kerumunan, pola hidup sehat dan bersih. Memang yang agak sulit itu menjaga kerumunan di tempat-tempat tertentu termasuk hajatan, meskipun waktunya dibatasi, tetap saja kerumunan tidak dapat dihindari," tutur Jeje.
Disdikpora Kabupaten Pangandaran Dodi Djubardi membenarkan kegiatan belajar mengajar tatap muka sudah diberlakukan, meskipun belum menyeluruh. Menurut Dodi, masih ada beberapa kecamatan yang belum melaksanakan pembelajaran tatap muka. Karena di wilayah tersebut masih ada yang terpapar COVID-19 sehingga belum mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas COVID-19 baik Gugus Tugas tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten.
"Salah satu alasan Gugus Tugas mulai diberlakukan pembelajaran tatap muka karena di daerah tersebut tidak ada yang terpapar Covid-19," ujar Dodi.
Lalu ada beberapa persyaratan lainnya dipenuhi seperti surat pernyataan dari orangtua murid dan memenuhi kelengkapan APD, seperti masker, tempat cuci tangan, face shield dan hand sanitizer. "Untuk jumlah siswa pun masih dibatasi. Hanya 50 persen dan dibagi per kelompok," kata Dodi.
Jumlah Sekolah Dasar yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Pangandaran yakni sebanyak 139 dari 284. Untuk jenjang SMP ada di Kecamatan Langkaplancar, Cigugur, Parigi, Pangandaran dan Cijulang yang sudah melakukan tatap muka.
"Yang lainnya belum mendapat rekomendasi dari Gugus Tugas karena masih ada yang terpapar COVID-19 di wilayah tersebut," ucap Dodi.
Data COVID-19 di Kabupaten Pangandaran pada 7 Maret 2021, kasus terkonfirmasi positif Corona 16 orang isolasi di RS Pandega ditambah 43 orang jalani isolasi mandiri.
Satu pekan terakhir, tak ada zona merah di tingkat RT/RW di KotaBandung. Hal itu merupakan buah hasil dari Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.
Berdasarkan data yang diperoleh detikcom pada Senin (8/3/2021) menunjukkan tak ada RT maupun RW yang tercatat berstatus zona merah. Data ini didapat dari hasil laporan rutin yang diakumulasikan Polrestabes Bandung.
Berdasarkan laporan itu tertulis saat PPKM awal tercatat ada 3 RT dan 87 RW di Kota Bandung yang masuk zona merah. Namun saat ini, dilaporkan tidak ada lagi zona merah baik di RT maupun RW. Saat ini, data tertinggi hanya ada sembilan RT yang masuk ke zona oranye.
"Setelah diberlakukannya PPKM, sudah tidak ada wilayah yang masuk zona merah atau nol zona merah," ucap Kapolrestabes Bandung Kombes Ulung Sampurna Jaya melalui Wakapolrestabes Bandung AKBP Yade Setiawan Ujung dalam keterangannya.
Pemberlakuan PPKM tingkat mikro di Kota Bandung sendiri dilakukan atas pengawalan beberapa unsur elemen mulai dari Polri, TNI hingga pemerintah daerah. Menurut Yade, nihilnya zona merah di Bandung juga tak lepas dari peran polisi dan unsur lainnya dalam melakukan pengawasan dan pengawalan.
"Anggota kita disetiap Polsek turut aktif membantu Kecamatan sampai ke level RT/RW untuk mengawal penerapan PPKM ini," kata dia.
Selain itu, keberadaan kampung tangguh atau lembur tohaga Lodaya juga jadi salah satu faktor menurunnya zona merah di Bandung. Sejak awal pandemi sendiri, beberapa kmpung tangguh didirikan di setiap wilayah di Kota Bandung.
Kampung tangguh sendiri dibuat selain untuk penanganan COVID-19, juga untuk meningkatkan perekonomian warga di tengah pandemi."Dengan begitu, warga bisa lebih siaga dalam menghadapi berbagai situasi krisis," tutur dia.
Kendati sudah tak ada zona merah, pihaknya akan tetap bersiaga. Terlebih pihaknya menargetkan agar sembilan zona oranye yang saat ini ada, bisa berubah statusnya hingga ke zona lebih aman.
"Bhabinkamtibmas turun ke masyarakat membantu pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) sekaligus mengingatkan tentang protokol kesehatan, membagikan masker dan membantu mengendalikan mobilitas masyarakat di setiap wilayah," ungkapnya.
Terkait nihilnya zona merah ini juga sempat diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dia menilai penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di Jawa Barat berbuah manis. Saat ini, tidak ada zona merah di Jabar hingga meningkatkan perekonomian warga.
Hal itu diungkapkan Kang Emil usai rapat koordinasi di Makodam III Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Rabu (3/3/2021).
"Pertama kalinya dalam setahun ini tidak ada kota kabupaten yang zona merah, alhamdulillah. Setelah berbulan-bulan naik turun dan empat minggu terakhir masih ada satu pindah-pindah, minggu ini tidak ada zona merah di Jawa Barat untuk level Kota Kabupaten," ujar Emil.
