Soroti Pelayanan Publik, Satgas Saber Pungli Dorong Transaksi Non-Tunai

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Jumat, 05 Mar 2021 22:52 WIB
Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Agung Makbul
Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Agung Makbul (Foto: Dony Indra Ramadhan/detikcom)
Bandung -

Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli menilai sektor pelayanan publik rawan terjadi praktik pungutan. Pihaknya mendorong penggunaan transaksi non-tunai guna mencegah praktik pungutan.

Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Agung Makbul menuturkan dalam siklus kehidupan ada beberapa sektor yang rawan terjadinya praktik pungli. Mulai dari penerbitan akta kelahiran, perizinan hingga pekerjaan.

"Jadi pelayan publik bukan hanya imigrasi saja, pelayan publik itu bisa Dukcapil, kesehatan, bisa pemerintah daerah, imigrasi dan sebagainya. Itu adalah siklus kehidupan yang harus kita berantas karena apabila kita biarkan maka akan merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," ucap Agung saat mendatangi kantor Imigrasi Bandung di Jalan Suci, Kota Bandung, Jumat (5/3/2021).

Agung menegaskan perlu dilakukan pengawasan terhadap sektor-sektor itu agar bisa terhindar dari praktik pungli. Memang, kata Agung, pemberantasan tersebut tak bisa dilakukan secara mudah.

"Memang kita belum sempurna tetapi harus berbuat, kita berbuat saja masih banyak apalagi tidak berbuat. Jadi memang tidak mudah membalik tangan, tapi kita harus hadir membuat pencegahan dan tidak akan lelah walaupun masih ada dan belum," tuturnya.

Beberapa cara perlu dilakukan agar tidak terjadi praktik pungutan. Menurut Agung, beberapa hal itu seperti transparansi, kecepatan pelayanan dan juga transportasi anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemohon.

Selain itu, dia juga menyarankan agar pelayanan publik bisa menggunakan transaksi secara non-tunai. "Satunya caranya adalah menggunakan sistem yang transaksi manual itu kalau bisa sudah menggunakan e-money. Itu salah satunya, karena tidak ada celah hukum bertransaksi melalui e-money. Karena dengan e-money, otomatis pembayarannya bukan melalui person to person, tapi mesin yang berbicara," kata Agung.

Kepala Imigrasi Bandung Arief Hazairin Satoto mengatakan di kantor Imigrasi Bandung saat ini sudah tidak menggunakan transaksi uang secara langsung. "Kalau di imigrasi kita tidak menerima uang, jadi bayarnya lewat ATM, kantor pos bisa, mandiri bisa dan lain-lain," kata Arief.

(dir/bbn)