KPK Ajukan Banding Atas Vonis 1 Tahun Walkot Tasikmalaya Nonaktif Budi Budiman

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Rabu, 03 Mar 2021 15:57 WIB
Wali Kota nonaktif Tasikmalaya, Budi Budiman, terjerat kasus suap. Berkas penyidikannya pun dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke jaksa penuntut.
Foto: Ari Saputra
Bandung - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengajukan banding atas vonis Wali Kota Tasikmalaya nonaktif Budi Budiman yang dihukum satu tahun penjara atas kasus suap pegawai Kementerian Keuangan.

"Atas putusan majelis hakim tersebut, JPU KPK telah menyatakan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (3/3/2021).

Ali menjelaskan banding dilakukan lantaran vonis satu tahun penjara terhadap Budi Budiman itu dinilai tidak memenuhi keadilan.

"Alasan banding karena putusan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat," tuturnya.

Untuk upaya banding ini, JPU KPK akan segera menyusun memori banding. Sehingga dalam waktu dekat akan diserahkan melalui Pengadilan Negeri Bandung.

Sebelumnya, Majelis hakim memvonis Wali Kota Tasikmalaya nonaktif Budi Budiman satu tahun penjara. Budi dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi menyuap pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 700 juta.

Putusan tersebut dibacakan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (24/2/2021).

"Mengadili, menyatakan terdakwa Budi Budiman terbukti sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana penjara satu tahun dan pidana denda Rp 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti kurungan dua bulan," ucap Ketua Majelis Hakim Deni Arsan saat membacakan amar putusannya.

Dalam putusannya, majelis hakim memvonis Budi bersalah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Atau sesuai dengan dakwaan pertama.

"Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan," kata dia.

Putusan ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa KPK. Saat sidang tuntutan, KPK meminta majelis hakim menjatuhi hukuman kepada Budi selama 2 tahun penjara.

(dir/ern)