.webp)
Anggaran fantastis perjalanan dinas (perdin) DPRD Pandeglang sebesar Rp 41,15 miliar mendapat sorotan dari sejumlah aktivis antikorupsi. Mereka menganggap para anggota dewan ini tak punya rasa empati kepada masyarakat yang sedang dihadapkan masalah pandemi COVID-19.
"Jelas, para anggota dewan ini malah menunjukkan rendahnya rasa empati mereka kepada masyarakat. Kepekaan sosial mereka tidak ada, apalagi dengan situasi darurat seperti sekarang," kata Direktur Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada kepada detikcom, Kamis (25/2/2021).
Uday mengecam adanya pembengkakan anggaran perjalanan dinas bagi anggota dewan itu. Sebab menurutnya, kinerja legislatif di Pandeglang belum menunjukkan manfaat besar bagi masyarakat khususnya dalam 3 fungsi pengawasan kepada lembaga eksekutif di Pandeglang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Justru di kondisi ini mereka dengan tanpa rasa malu sengaja menambah biaya perjalanan dinasnya, ini kan jelas menyakiti hati masyarakat. Mestinya ada empati dari mereka, apalagi di tengah kinerja mereka yang belum ditunjukkan kepada publik," ungkapnya.
Sebelumnya, anggaran perjalanan dinas milik Sekretariat DPRD Pandeglang masih terbilang fantastis meski sedang pandemi COVID-19. Tercatat dalam APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2021, anggaran tersebut mencapai Rp 41,15 miliar.
Informasi yang dihimpun, anggaran perjalanan dinas bagi anggota dewan ini bahkan hampir setengahnya atau 45,7 persen dari total alokasi perjalanan dinas untuk OPD di Pemkab Pandeglang sebesar Rp 88,98 miliar. Ironisnya, pagu anggaran tersebut naik Rp 2,51 miliar atau 6,5 persen dari tahun lalu yang hanya mencapai Rp 38,6 miliar.
Membengkaknya anggaran tersebut turut dikrikit oleh Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Banten Raya Deni Permana. Ia menyatakan, seharusnya Pemkab Pandeglang bisa lebih rasional dalam menyusun anggaran, apalagi sejumlah pagu anggaran yang tidak begitu penting untuk masyarakat harus bisa dikurangi selama pandemi COVID-19.
"Harusnya Pemkab Pandeglang bisa lebih memprioritaskan belanja untuk sektor publik, terutama pemulihan ekonomi dan upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19," katanya.
Ia berpendapat, DPRD sebagai representatif masyarakat harus bisa lebih peduli terhadap kondisi sosial di Pandeglang. Salah satunya ditunjukkan dengan terbukanya pembahasan APBD dengan mengedepankan skala prioritas bagi masyarakat.
"Tentu ini tidak sejalan. Di saat pandemi yang sebagian pelayanan pemerintahan dan sektor swasta beralih ke online, namun anggaran perdin masih sangat besar. Sebaiknya pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran untuk sektor lain yang lebih prioritas," pungkasnya.
(mso/mso)
