.webp)
Anggaran perjalanan dinas milik Sekretariat DPRD Pandeglang masih terbilang fantastis meski sedang pandemi COVID-19. Tercatat dalam APBD Kabupaten Pandeglang tahun 2021, anggaran tersebut mencapai Rp 41,15 miliar.
Informasi yang dihimpun, anggaran perjalanan dinas bagi anggota dewan ini bahkan hampir setengahnya atau 45,7 persen dari total alokasi perjalanan dinas untuk OPD di Pemkab Pandeglang sebesar Rp 88,98 miliar. Ironisnya, pagu anggaran tersebut naik Rp 2,51 miliar atau 6,5 persen dari tahun lalu yang hanya mencapai Rp 38,6 miliar.
Saat dikonfirmasi, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Setda Pandeglang Ramadani tak membantah terkait alokasi anggaran perjalanan dinas tersebut. Namun ia memastikan, seluruh pagu anggaran itu akan mengalami refocusing untuk penanganan COVID-19 di Pandeglang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Anggaran itu akan direfocusing. Karena kita wajib refocusing delapan persen sesuai PMK nomor 17 Tahun 2021 untuk penanganan COVID-19 dan dukungan pelaksanaan vaksinasi," katanya kepada wartawan, Kamis (25/2/2021).
Ia juga menyatakan pemda sedang membahas rasionalisasi anggaran perjalanan dinas di seluruh OPD untuk penanganan COVID-19. Hanya satu OPD yang tak memberlakukan hal tersebut yaitu Dinas Kesehatan.
"Kalau Dinkes punya kegiatan fasilitasi untuk vaksin. Tapi, nanti kami lihat lagi dokumen penggunaan anggarannya seperti apa," ucapnya.
"Intinya, refocusing ini harus sudah selesai di minggu pertama bulan Maret. Karena harus sudah kita laporkan di minggu keduanya ke pusat," tambahnya.
Dihubungi terpisah, Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Banten Raya Deni Permana menyatakan seharusnya Pemkab Pandeglang bisa lebih rasional dalam menyusun anggaran. Apalagi, sejumlah pagu anggaran yang tidak begitu penting untuk masyarakat harus bisa dikurangi selama pandemi COVID-19.
"Harusnya Pemkab Pandeglang bisa lebih memprioritaskan belanja untuk sektor publik, terutama pemulihan ekonomi dan upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19," katanya.
Ia juga berpendapat, DPRD sebagai representasi masyarakat harus bisa lebih peduli terhadap kondisi sosial di Pandeglang. Salah satunya ditunjukkan dengan terbukanya pembahasan APBD dengan mengedepankan skala prioritas bagi masyarakat.
"Tentu ini tidak sejalan. Di saat pandemi yang sebagian pelayanan pemerintahan dan sektor swasta beralih ke online, namun anggaran perdin (perjalanan dinas) masih sangat besar. Sebaiknya pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran untuk sektor lain yang lebih prioritas," pungkasnya.
(mso/mso)
