.webp)
Kejari Kabupten Tasikmalaya menyidik kasus sunat dana bantuan sosial (bansos) bantuan Pemprov Jabar tahun anggaran 2020. Sebanyak 14 lembaga pendidikan keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya diperiksa pihak kejaksaan.
Lembaga itu tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. Mereka mengaku jadi korban pemotongan dana bansos oleh oknum tertentu dengan jumlah disunat sebanyak 50 persen plus Rp 5 juta dari jumlah duit bansos yang diterima.
"Pihak Kejari Tasikmalaya menaikkan status kasus pemotongan bansos provinsi dari penyelidikan menjadi penyidikan.
Kejaksaan telah menemukan dua unsur alat bukti yang dibutuhkan dalam mengungkap dugaan kasus korupsi yang bersumber pada anggaran pemerintah Jawa Barat tahun 2020," kata Kepala Kejari Kabupaten Tasikmalaya M. Syarif, Rabu (24/2/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihaknya memastikan ada kerugian negara akibat perkara ini. "Kerugian negara kami kalkulasi (nilainya) Rp 2 miliar. Hanya dari 14 lembaga saja," ucap Syarif.
Dia mengungkapkan jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang menerima bansos Pemprov Jabar tahun anggaran 2020 mencapai 200 lembaga. "14 lembaga sudah kita tangani, tujuh lembaga keagamaan lain ditangani sama kepolisian, tetapi akan dilimpahkan juga kepada kami dalam waktu dekat. Karena kasusnya sama dan satu sumber anggaran. Kalau total lembaga yang menerima itu ada 200 lembaga di Kabupaten Tasikmalaya," tutur Syarif.
Kejari Kabupaten Tasikmalaya belum mengungkap aktor di balik kasus korupsi bansos. "Jangan coba-coba halangi proses hukum kasus ini, karena siapa pun bisa terjerat undang undang," kata Syarif.
