Kejari Bandung Kembalikan Uang Hasil Korupsi Rp 10 M ke PT Pos dan Pegadaian

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Selasa, 23 Feb 2021 11:54 WIB
Kejari bandung serahkan uang hasil korupsi ke PT Pos dan Pegadaian
Foto: Dony Indra Ramadhan
Bandung -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung mengembalikan uang kerugian negara hasil korupsi di dua BUMN. Total uang yang diserahkan ke dua BUMN hampir mencapai Rp 10 miliar.

Penyerahan dilakukan Kejari Bandung kepada BUMN PT Pos Indonesia dan PT Pegadaian. Penyerahan dilakukan usia dua kasus tersebut memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah.

"Ini adalah bentuk akhir penanganan suatu kasus tindak pidana korupsi," ucap Kepala Kejari Bandung Iwa Suwia Prabiwa di Kantor Kejari Bandung, Jalan Jakarta, Kota Bandung, Selasa (23/2/2021).

Untuk perkara korupsi PT Pos sendiri berlangsung ada tahun 2013. Ada empat terdakwa dalam kasus yang pengadaan barang PT Pos Indonesia.

Kasus pengadaan tersebut berawal saat proyek pengadaan alat PDT pada Mei hingga Agustus 2013. Alat yang bentuknya mirip telepon genggam itu akan digunakan pengantar pos untuk mengirim barang kepada penerima. Nantinya, data yang berasal dari pengantar pos tersebut akan terkirim ke server pusat.

PT Pos menjalin kontrak dengan PT Datindo Infonet untuk pengadaan alat tersebut dan mengeluarkan dana hingga Rp 10,5 miliar. Dana itu didapat PT Pos dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengadaan barang itu dimenangkan oleh PT Dataindo Infonet Prima.

Belakangan terungkap pengadaan barang itu dipenuhi patgulipat. Dari 1.725 alat yang dibeli, banyak yang tidak berfungsi serta tidak sesuai spesifikasi. Seperti tidak ada GPS hingga daya baterai berdaya tahan rendah.Kejaksaan Agung yang mengendus kasus itu kemudian melacak dan menangkap sejumlah orang.

Dalam kasus PT Pos Indonesia, Kejari melakukan penyerahan uang sebesar Rp 9.475.000.000.

Sedangkan untuk kasus PT Pegadaian Kejari Bandung mengembalikan senilai Rp 182.828.600. Kasus korupsi di PT Pegadaian ini melibatkan terdakwa bernama Dewi Kusumawati yang melakukan penyelewengan pengelolaan produk Pegadaian Rahn dan Pegadaian Arrum Emas fiktif pada unit pelayanan syariah (UPS) Babakan Sari, Kota Bandung tahun 2018 dan 2019.

"Ini juga merupakan satu tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu menyelamatkan keuangan negara. Jadi ini juga yang diamanatkan pimpinan kita yaitu bila melakukan suatu penindakan korupsi, diupayakan adanya penyelamatan keuangan negara. Jadi tidak semata-mata menjatuhkan pidana saja, tapi menyelamatkan keuangan negara," tutur dia.

Sementara itu kuasa hukum PT Pos Indonesia Erlan Jayaputra bersyukur atas pengembalian ini. Menurut dia, dengan ada pengembalian yang jumlahnya mencapai Rp 10 miliar ini dijadikan motivasi agar para pegawai tak melakukan tindak pidana korupsi.

"Ini menurut kita prestasi luar biasa yang ditunjukkan Kejari Bandung dan sebagai motivasi untuk PT Pos sehingga jangan coba-coba melakukan tidak pidana korupsi di sini, karena sampai manapun juga akan dikejar, bukan hanya orangnya tapi barang buktinya juga," tuturnya.

Simak juga video 'Penyerahan Duit Ratusan Juta di Rekonstruksi Kasus Bansos Corona':

[Gambas:Video 20detik]



(dir/ern)