Perda Pesantren Disambut Baik, Wagub Jabar: Saya Bahagia dan Bangga

Bima Bagaskara - detikNews
Rabu, 17 Feb 2021 17:32 WIB
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum
Foto: Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum (Bima Bagaskara/detikcom).
Majalengka -

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengaku bahagia dan bangga Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bisa diterima dengan baik oleh para kiai dan ulama.

Hal itu Uu sampaikan saat mensosialisasikan Perda Pesantren itu di Pondok Pesantren Modern Ar-Rahmat di Desa Weragati, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka pada Rabu (17/2/2021).

"Ternyata banyak yang merespons Perda ini, kami merasa bahagia dan bangga Perda ini disambut dan diterima dengan baik oleh para Kiai," kata Uu saat diwawancarai awak media.

Menurut Uu Perda Pesantren merupakan salah satu janjinya saat maju pada Pilgub Jabar 2018 lalu. "Satu persatu janji kami diselesaikan, di tahun ketiga ini termasuk Perda Pesantren ini. Ini hasil survei saat kami mencalonkan diri jadi gubernur dan wakil gubernur yang sangat diinginkan," ucap Uu.

Ia juga mengatakan akan terus melakukan sosialisasi terkait Perda Pesantren ke 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk menampung masukan dari para kiai dan ulama.

"Dari setiap kabupaten kota memberikan masukan bermacam-macam, ditulis oleh kami, nanti setelah 27 kota kabupaten kita akan rembukan yang menjadi poin juklak juknis itu apa saja nanti kemudian diserahkan ke Gubernur," lanjutnya.

Di dalam Perda Pesantren ini, kata Uu, ada tiga poin penting yang akan didapat oleh pesantren hingga para santri. Tiga poin tersebut ialah mengenai penyuluhan di luar kurikulum dan pemberdayaan kiai, ulama hingga santri oleh Pemprov Jabar.

"Ketiga pembiayaan, ini yang paling menarik bagi para kiai. Dana BOS bagi santri dan pembangunan sarana prasarana semakin memungkinkan," tandas Uu.

Sementara itu Pengasuh Pondok Pesantren Modern Ar-Rahmat H. Adib mengatakan dengan adanya Perda tersebut dapat menjadi dasar hukum bagi pesantren untuk mendapatkan perlakuan yang sama seperti sekolah umum.

"Jadi dengan adanya Perda ini ada dasar hukum bagi pesantren sehingga pesantren mendapatkan perlakuan yang sama seperti sekolah umum. Selama ini pesantren ada yang tidak mendapat perlakuan yang sama terutama dari sisi sarana prasarana," jelas H. Adib.

"Mudah-mudahan dengan adanya Perda ini kemudian pesantren bisa mendapatkan perlakuan yang proporsional terutama dari Pemda," pungkasnya.

Ponpes Diminta Patuhi Prokes

Dalam kesempatan itu, Uu juga meminta pondok pesantren di Jawa Barat untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Hal itu menyusul ditemukannya ratusan santri di Tasikmalaya yang positif terpapar COVID-19.

"Kuncinya tolong ikuti juklak juknis yang ada dari Gubernur seperti menerapkan protokol kesehatan, berkordinasi dengan dinas kesehatan setempat, harus ada gugus tugas dan tidak boleh keluar masuk seenaknya di pesantren," ucap Uu.

Meski ada temuan ratusan santri yang positif COVID-19 di salah satu pondok pesantren di Kota Tasikmalaya itu, Uu mengklaim 99 persen pondok pesantren di Jawa Barat sudah bisa mematuhi aturan.

"Kami sudah evaluasi ternyata ponpes itu 99 persen mengikuti aturan itu, hanya beberapa persen yang lengah seperti di Cianjur kemarin mengakui mereka lengah. Asal para Kiai dan gugus tugas jangan lengah melaksanakan protokol kesehatan Insha Allah selamat semua," ungkapnya.

Uu juga memastikan proses pembelajaran di pesantren tetap akan diperbolehkan dengan wajib menjalankan aturan.

Kata Uu, Pemprov Jabar baru akan menghentikan pembelajaran tatap muka di pesantren jika ditemukan adanya santri yang terpapar virus corona.

"Untuk pembelajaran tatap muka di pesantren di Jawa Barat silahkan saja asal itu (ikuti aturan). Tapi kalau ada kejadian seperti di Tasikmalaya kami liburkan, di Kuningan kami liburkan, di Cipasung kami liburkan," jelas Uu.

Lihat juga Video: Wagub Jabar Ungkap Sederet Pemicu Banjir di Subang

[Gambas:Video 20detik]



(mso/mso)