Syaiful Huda terpilih sebagai Ketua Umum Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi (Forkonas PP-DOB). Dalam kepemimpinannya, dia akan meminta pemerintah untuk melakukan pembukaan Moratorium Parsial hingga percepat pemekaran daerah otonomi baru.
"Melalui forum musyawarah nasional ini saya ingin menyampaikan komitmen pribadi saya bahwa perjuangan pembentukan daerah otonomi baru adalah bagian dari kemutlakan sejarah untuk mensejahterakan masyarakat di Indonesia," kata Syaiful Huda dalam Musyawarah Nasional Forkonas PP-DOB Pertama secara virtual, melalui keterangan tertulis yang diterima, Senin (25/2/2021).
Dia mengaku, komitmen mengenai pemekaran daerah otonomi baru ini sudah dicita-citakan sejak 20 tahun lalu saat menjabat sebagai Sekretaris Komisi A DPRD Jawa Barat. Menurutnya, perjuangan tersebut tidaklah mudah, terlebih pemerintah pusat melakukan moratorium terkait dengan pembentukan daerah otonomi baru.
"Kita tidak boleh memaknai moratorium ini sebagai jalan buntu pemekaran daerah otonomi baru, tapi kita harus maknai ini adalah bagian dari perjuangan tiada henti untuk pemekaran daerah otonomi baru," sambungnya.
Kemudian, Huda yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Komisi X DPR RI ini menyampaikan juga strategi perjuangan yang akan dilakukannya melalui dua jalur, bottom up dan top down sesuai dengan UU Nomor 23 tentang Pemerintahan daerah.
"Kita akan berseru dan bergerak berjabatan tangan terus membikin gelombang pergerakan di daerah-daerah untuk terus menyuarakan pembentukan daerah otonomi baru," katanya
Di saat bersamaan, Huda juga menambahkan akan meminta political will, untuk menggunakan hak politik melalui pembentukan daerah otonomi baru yang langsung diinisiasi top down melalui pemerintah pusat. Moratorium Parsial pun akan dimintakan kepada pemerintah pusat untuk dilakukan pembukaan
Melalui moratorium parsial ini, pihaknya akan mendorong pemerintah pusat agar segera memprioritaskan daerah-daerah yang cepat dibentuk dan tidak harus secara bersamaan. Ke depan isu pembentukan daerah otonomi baru menurutnya, harus menjadi isu perbincangan publik.
Huda menyebut, selama ini banyak asumsi dari elit atau pejabat yang menyatakan bahwa pemekaran daerah otonomi baru dianggap menjadi beban bagi APBN. "Asumsi ini kita harus tolak, yang benar adalah apabila APBN dialokasikan secara langsung menjadi pembiayaan ke daerah-daerah diseluruh kota dan kabupaten akan lebih bermanfaat," ujarnya.
(mso/mso)
