Pemprov Jabar mengumumkan Kabupaten Kuningan masuk dalam daftar lima kabupaten dan kota di Jawa Barat yang mengalami peningkatan angka kemiskinan selama pandemi COVID-19.
Selain Kabupaten Kuningan, ada empat daerah lainnya yakni Indramayu, Sumedang, Cianjur dan Kota Cirebon yang indeks kedalaman kemiskinannya meningkat. Menanggapi hal tersebut, Bupati Kuningan Acep Purnama mengungkapkan apa yang disampaikan Gubernur Jabar Ridwan Kamil tersebut sah-sah saja dikatakan.
Namun ia meminta masyarakat untuk tidak salah mengartikan bahwa Kuningan tertinggi angka kemiskinannya. "Sah-sah saja soal itu. Tapi jangan dipelesetkan kalau Kuningan yang diucapkan pertama bukan yang terbesar sepengertian saya. Tapi klasifikasinya di Jawa Barat, ada 27 kabupaten/kota dan ada 19 yang meningkat kemiskinannya. Dari 19 ada 5 yang tertinggi dan salah satunya Kuningan, jadi bukan Kuningan tertinggi," kata Acep saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (28/1/2021).
Acep menegaskan soal status Kuningan yang angka kemiskinan meningkat selama pandemi akan dijadikan motivasi bagi Pemkab Kuningan untuk terus berupaya melakukan pemulihan ekonomi masyarakat. "Kita tidak membantah, tapi menjadikan itu sebagai motivasi untuk melakukan upaya pemulihan ekonomi. Upayanya kaitan dengan pandemi tahun lalu ada alokasi anggaran, selain bansos ada untuk pemulihan ekonomi, 4.300 penerima manfaat tahun lalu untuk sektor UKM, pariwisata, pedagang kecil semua sudah terdata," ungkap Acep.
Untuk tahun 2021 ini, Acep menjelaskan, pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk pemulihan ekonomi. Namun jumlahnya, kata dia, dalam tahap penghitungan.
"Untuk 2021 sudah alokasikan anggaran di dana tak terduga, tapi belum saya hitung cermat tapi yang pasti apapun yang kami lakukan anggarannya ada. Penanganan COVID-19 itu sudah dilakukan dari sektor kesehatan hingga pemulihan ekonomi meskipun nilainya belum besar tapi setidaknya sudah dilakukan bertahap," tutur Acep.
Ia mengungkapkan faktor penyebab kemiskinan di Kuningan meningkat selama pandemi yaitu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengurangan jam kerja yang berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat.
"Kita tahu sendiri bahwa masyarakat Kuningan urban, banyak yang bekerja di sektor real dan sektor formal. Dengan terjadinya PHK dan pengurangan jam kerja otomatis mengurangi pendapatan dan saat itu terjadi dampaknya meningkat angka kemiskinan," katanya.
"Semua berdasarkan data dan saya akan jadikan motivasi dalam melakukan langkah-langkah. Kita lanjutkan langkah yang sudah bagus dan memunculkan program baru," ujar Acep menambahkan.
(bbn/bbn)
