PPKM Tangerang Raya Diperpanjang, Ini Kata Gubernur Banten

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Senin, 25 Jan 2021 21:05 WIB
Gubernur Banten Wahidin Halim
Foto: Gubernur Banten Wahidin Halim (dok. Pemprov Banten).
Serang - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tangerang Raya diperpanjang selama dua pekan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Gubernur Banten Wahidin Halim sepakat mengikuti kebijakan tersebut, namun menurutnya PPKM belum optimal karena ada warga yang acuh.

"Diperpanjang selama 14 hari mulai hari ini. (PPKM) belum optimal, nggak ada bedanya dengan PSBB. Masyarakat semakin acuh, petugas mulai kelelahan, kamar penuh, pasien semakin banyak kasus konfirmasi meningkat dengan tajam," kata Wahidin Halim kepada detikcom di Serang, Banten, Senin (25/1/2021).

Menurutnya, Tangerang Raya atau Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangsel jadi perhatian Mendagri Tito Karnavian. Daerah ini zona merah dan berdekatan dengan DKI Jakarta. Makanya PPKM diperpanjang sampai dua pekan ke depan.

Wahidin juga mengatakan penambahan kasus di Banten sempat menyentuh angka 400 pasien positif per hari. "Sementara jumlah dokter spesialis terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah pasien," ujarnya.

Gubernur Wahidin hari ini mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM. Pembatasan mulai dari Work From Home (WFH) sebesar 75% dan Work From Office (WFO) sebesar 25% dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online, sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat 100% namun dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Kemudian pembatasan makan di tempat pada restoran sebesar 25% dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran, pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan atau mal hingga pukul 20.00 WIB, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat serta mengizinkan kegiatan ibadah dengan pembatasan kapasitas 50% dengan melaksanakan protokol kesehatan yang lebih ketat. (bri/mso)