.webp)
Komisi IX DPR RI turut mengomentari banyaknya kabar bohong atau hoaks soal vaksin COVID-19. Mereka memastikan vaksin tersebut aman untuk didistribusikan kepada masyarakat karena sudah melewati sejumlah uji klinis dari lembaga ahli di bidang kesehatan.
"Iyah, sudah aman. Kan sudah ada lampu hijau juga dari ketua uji klinis tim kesehatan, jadi sudah tidak perlu ada kekhawatiran," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansori Siregar saat melakukan kunjungan kerja ke Pendopo Pandeglang, Banten, Jumat (22/1/2021).
Selain itu, Komisi IX juga bisa menggaransikan keamanan vaksin tersebut setelah pemerintah mengeluarkan status emergency use authorization (UEA) atau otoritas penggunaan darurat untuk vaksinasi di Indonesia. Ansori menyatakan, sebelum otoritas ini diberlakukan, pihaknya belum memberikan lampu hijau meski sudah sesuai standar WHO.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami memang menunggu status tersebut, termasuk mewanti-wanti Kemenkes dan Presiden jangan sampai ada vaksinasi sebelum ada EUA ini diberlakukan. Dan sekarang sudah dilakukan, karena secara uji klinis kan vaksin ini memiliki efektivitas 63 persen dari anjuran WHO," beber politisi PKS ini.
Senada mantan Jubir Gugus Tugas COVID-19 Achmad Yurianto ikut memastikan vaksin COVID-19 aman untuk digunakan masyarakat. Masyarakat diminta tidak terpengaruh oleh hoaks yang beredar soal efek samping vaksin karena sudah melalui serangkaian uji klinis.
"Kalau enggak aman ya enggak mungkin bisa dipakai, dong. Saya yakin masyarakat kita paham dan mengerti betul tentang kondisi ini jadi tidak perlu khawatir, kalau misalnya memang enggak aman ya mana mungkin Presiden bisa disuntik," katanya.
Diketahui, sejumlah kabar bohong atau hoaks banyak beredar di media sosial mengenai efek samping pada penerima vaksin COVID-19 buatanSinovac. Mulai darimembesarnya penis hingga 3 inci, penanaman chip atau komponen manajemen sistem dalam vaksin hingga adanya informasi yang menyebutkan bahwa penerima vaksinCOVID-19 buatanSinovac meninggal dunia. Pemerintah sudah memastikan semua informasi tersebut hoaks.
Simak juga video 'MUI Sultra Ajak Warga Tak Ragu Divaksinasi Covid-19':
Persiapan Vaksinasi di Pandeglang
Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pendopo Pandeglang, Banten untuk memantau persiapan distribusi vaksin COVID-19. Kunjungan ini, dilakukan untuk mengetahui kendala dalam tahapan vaksinasi kepada masyarakat.
"Ini merupakan kunjungan spesifik yang kami lakukan untuk mengawasi sejauh mana persiapan pemda dalam program vaksinasi dari pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansori Siregar.
Ansori menyatakan Pemkab Pandeglang masih memiliki catatan yang harus segera diselesaikan sebelum pendistribusian vaksin. Di antaranya, jarak tempuh distribusi vaksin ke sejumlah faskes hingga kekurangan SDM untuk tenaga kesehatan.
"Dari beberapa penjabaran tadi, memang masih ada kekurangan yang harus segera diselesaikan oleh pemda," ujarnya.
Nantinya, kata Ansori, beberapa catatan ini akan didisukusikan kembali di Komisi III. Dengan harapan, Kementerian Kesehatan bisa ikut membantu menyelesaikan beberapa poin permasalah tersebut.
"Kalau dari persiapan, secara rasional memang sudah bagus. Tapi efektivitasnya bagaimana, makanya kami pantau ke sini untuk mengawasi sampai sejauh mana persiapan-persiapan tersebut," kata Ansori di sela pemantauan persiapan distribusi vaksin COVID-19.
