Sejumlah berita menyita perhatian pembaca di Jabar hari ini. Mulai dari Saung Angklung Udjo terancam tutup hingga alasan anak gugat ayah Rp 3 M.
Berikut rangkuman beritanya:
Habib Bahar Segera Diperiksa Jaksa
Kasus penganiayaan yang melibatkan Habib Bahar bin Smith masih bergulir. Jaksa juga akan memeriksa Bahar sebelum dilimpahkan ke pengadilan.
"Ya saat serah terima itu, dilakukan pemeriksaan baik kesehatan dan terhadap sangkaan," ujar Kasipenkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat Abdul Muis Ali kepada detikcom, Kamis (21/1/2021).
Muis mengatakan saat ini proses perkara itu akan masuk ke pelimpahan barang bukti dan tersangka dari penyidik kepolisian ke penyidik Kejati Jabar. Sehingga, usai dilimpahkan, penyidik Kejati Jabar akan melakukan pemeriksaan kembali untuk dibuatkan berkas dakwaan hingga nantinya dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.
"Selanjutnya penyerahan tersangka dan barang bukti dari polisi ke JPU. Itu rencana Senin depan di Gunung Sindur. Setelah penyerahan tersangka dan barang bukti maka perkara sudah menjadi tanggung jawab JPU. Selanjutnya, JPU nanti melimpahkan ke pengadilan," tuturnya.
Disinggung soal kemungkinan ada penolakan saat diperiksa seperti saat pemeriksaan oleh Polri, Muis memastikan bila terjadi penolakan kasus jalan terus
"Jalan terus perkaranya," kata dia.
Sementara itu terkait lokasi persidangan, pihaknya belum bisa memastikan. Di kasus sebelumnya, Habib Bahar sempat disidang di Bandung.
"Belum tahu, kita lihat perkembangan," katanya.
Sebelumnya, Habib Bahar bin Smith kembali terjerat kasus dugaan penganiayaan. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar atas kasus penganiayaan.
Informasi dihimpun, kasus dugaan penganiayaan itu dilaporkan seseorang bernama Andriansyah pada tahun 2018 ke Polda Jabar. Belakangan, Direktorat Reserse Kriminal Umum, menaikkan status terlapor Bahar menjadi tersangka.
PPKM Dilanjutkan Bagi Jabar Berat
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali akan diperpanjang oleh pemerintah pusat setelah tanggal 25 Januari. Kebijakan itu diambil lantaran penularan COVID-19 belum mereda.
Merespons hal itu Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengatakan pemerintah provinsi akan mengikuti kebijakan dari pusat. Meski begitu, PPKM yang dilaksanakan dalam bentuk PSBB proporsional di Jabar memiliki konsekuensi tersendiri, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.
"Pengalaman di Jabar sebelum PSBB, ekonomi naik 5,8 persen. Melebihi kenaikan ekonomi secara nasional, belum rata memang di daerah dan hanya di kelompok tertentu, tapi itu kemajuan yang luar biasa. Setelah PSBB, kita minus 5 persen sekian, turun drastis melorot. Nah sekarang memang kita perlahan pulih kembali 2 persen, kemudian dalam survei terakhir BI naik 3 persen, kembali menggeliat," kata Uu saat dihubungi detikcom, Kamis (21/1/2021).
Uu menceritakan, sejumlah pedagang kecil yang ditemuinya di sejumlah daerah mengeluhkan tentang penghasilan harian mereka yang turun drastis. Walau demikian, menurut Uu, perpanjangan PPKM atau PSBB ini merupakan bentuk perhatian lain dari pemerintah pusat untuk memutus mata rantai COVID-19.
"Saya bertemu dengan pedagang bakso di Banjar, biasanya dapat penghasilan bersih hariannya itu Rp 100 ribu per hari, sekarang mau Rp 50 ribu juga susah. Kemarin saya ke Bogor bertemu dengan pedagang sekoteng, biasa dapat omset Rp 300 ribu per hari, sekarang rata-rata Rp 125 ribu," ujar Uu.
"Memang berat, tapi mau tidak mau dengan situasi seperti ini kami harus menerima dan melaksanakan ini agar penularan COVID-19 terputus. Ini berat untuk melaksanakan PPKM, karena ekonomi masyarakat juga menjerit," kata Uu menambahkan.
Sebab itu, Uu meminta kepada pemerintah daerah di 27 kabupaten/kota di Jabar agar lebih menggencarkan protokol kesehatan sambil menunggu proses vaksinasi yang juga berjalan.
"Sepanjang apapun kita melakukan PPKM dan PSBB kalau masyarakat tidak memenuhi protokol kesehatan, ya akan terjadi hal yang tidak diharapkan. Saya apresiasi juga kepada perangkat TNI-Polri, kami juga berharap gayung bersambut dari masyarakat soal PPKM ini," katanya.
Terkait efektivitasPSBB di Jabar, Ketua Harian SatgasCOVID-19 JabarDaudAchmad mengatakan laju pertumbuhan kasus danpositivity rate di wilayahPPKM bisa ditekan. "Selamapandemi masih ada, apalagi dengan angkapositivity rate yang masih tinggi, maka menurut sayaPPKM ini diperlukan," kataDaud saat dihubungi.
