Bawaslu Pangandaran Setop Penanganan Dugaan Penyalahgunaan Bansos Corona

Faizal Amiruddin - detikNews
Kamis, 21 Jan 2021 19:53 WIB
Ilustrasi Fokus Nasib Pilkada Langsung (Andhika Akbaransyah)
Foto: Ilustrasi Fokus Nasib Pilkada Langsung (Andhika Akbaransyah)
Pangandaran -

Bawaslu Kabupaten Pangandaran akhirnya memutuskan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh pasangan calon nomor urut 2 dinyatakan tak memenuhi syarat.

Perkara laporan itu terkait tuduhan penyalahgunaan bantuan sosial COVID-19 dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh calon bupati incumbent.

"Pada Kamis 14 Januari kami telah menerima laporan dugaan pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran dari tim kuasa hukum Paslon nomor 2, kemudian kami menindaklanjutinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," kata Ketua Bawaslu Pangandaran Iwan Yudiawan, Kamis (21/1/2021).

Dia menjelaskan laporan dugaan pelanggaran itu selanjutnya dilakukan penelitian dan pemeriksaan berkas serta diregister dan dibahas pada rapat dengan Sentra Gakkumdu.

"Selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Bawaslu Pangandaran mempunyai waktu 3 hari untuk melakukan penanganan, ditambah 2 hari apabila ada permintaan keterangan tambahan," kata Iwan.

Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pangandaran Nur Saeful menambahkan pihaknya kemudian memanggil para pihak untuk diklarifikasi.

Kemudian Kordiv Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Gaga Abdillah Sihab mengatakan sesuai dengan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pangandaran bersama Tim sentra Gakkumdu bahwa laporan dugaan pelanggaran bernomor: 21/REG/LP/PB/Kab/13.27/I/2021 itu mengarah kepada pelanggaran pasal 71 ayat (2) dan (3) JO Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.

"Hasil kajian itu intinya perbuatan terlapor tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sehingga laporan tersebut dihentikan proses penanganannya," kata Gaga.

Gaga menambahkan bahwa pada penanganan perkara itu Bawaslu Pangandaran telah melayangkan 69 undangan klarifikasi.

"Dalam melakukan kajian disamping bersama Tim sentra Gakkumdu, Bawaslu Kabupaten Pangandaran juga melibatkan keterangan ahli dari akademisi yakni ahli hukum pidana pemilihan dan hukum tata negara terkait penjelasan pasal-pasal yang disangkakan oleh pelapor, sehingga keputusan yang diambil betul-betul komprehensif hasilnya sesuai dengan regulasi yang mengatur," tegas Gaga.

(mso/mso)