Ajukan Modal Pakai Jaminan Fiktif, ASN PUPR Ditahan Kejati Jabar

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Rabu, 20 Jan 2021 17:30 WIB
ASN Kementerian PUPR jadi tersangka korupsi.
Foto: ASN Kementerian PUPR jadi tersangka korupsi (Dony Indra Ramadhan/detikcom).
Bandung -

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menahan salah seorang aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Priyo Susilo. Dia diduga terlibat kasus korupsi berupa pinjaman modal dengan jaminan fiktif.

Priyo pun diserahkan dari penyidik Kejati Jabar ke tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jabar di kantor Kejati Jabar, Jalan Naripan, Kota Bandung, Rabu (20/1/2021). Memakai jaket hitam dengan rompi merah, pria berkacamata tersebut dibawa penyidik Kejati sambil tangannya diborgol.

"Kita sudah memeriksa dan menyerahkan tersangka dan barang bukti atau tahap dua tersangka Priyo Susilo dari tim penyidik ke tim penuntut umum," ujar Asisten Pidana Khusus Kejati Jabar Riyono.

Priyo ditetapkan tersangka berkaitan kasus dugaan korupsi dalam pemberian kredit modal kerja konstruksi dari Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten cabang Buahbatu kepada CV Masa Jembar di tahun 2016.

Riyono mengatakan Priyo akan menjalani penahanan oleh penuntut umum selama dua hari ke depan sebelum masuk ke persidangan. Selain Priyo, Kejati Jabar juga menetapkan tersangka terhadap pria bernama Agus Setiawan. Namun Agus yang merupakan pihak dari CV Masa Jembar belum ditahan lantaran tak hadir dalam jadwal pemeriksaan hari ini.

"Untuk tersangka AS, karena tidak hadir penyidik mengimbau agar dapat bekerja sama memenuhi panggilan penyidik untuk penyerahan tersangka dan barang bukti. Bila tidak kooperatif, penyidik akan melakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku," kata dia.

Riyono menjelaskan kasus ini bermula saat Priyo dan Agus mengajukan modal kerja konstruksi atas nama CV Masa Jembar. Tahap pertama, pengajuan itu sebesar Rp 2 miliar dengan jaminan surat perjanjian kerja pengadaan barang dan jasa oleh tiga penyedia jasa serta angguna dua sertifikat hak milik tanah dan bangunan.

Tahap kedua, pengajuan penambahan anggunan dan kenaikan plafon dengan jaminan surat perjanjian kerja oleh dua penyedia jasa.

"Dalam pengajuan permohonan, PS dan AK diduga menggunakan jaminan yang tidak benar atau fiktif," katanya.

Dalam penyidikan, penyidik Kejati Jabar sudah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak termasuk ahli perbankan hingga kerugian negara. Menurut dia, berdasarkan penghitungan, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 3,5 miliar lebih.

Kejati Jabar juga menyita sejumlah aset dalam penyidikan kasus ini di antaranya tanah dan bangunan seluas 438 meter persegi di Kiaracondong, sebidang tanah dan bangunan seluas 88 meter persegi di Kabupaten Bekasi serta sebidang tanah seluas 100 meter persegi di Kabupaten Bekasi.

"Selain tanah dan bangunan, penyidik juga menyita uang Rp 445 juta dari tersangka," kata dia.

Dalam kasus ini, kedua tersangka dikenakan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 8 Undang-undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Kemudian Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

(dir/mso)