Respons Pemkab Garut yang Daerahnya Dicap Tidak Patuh Jaga Jarak

Hakim Ghani - detikNews
Rabu, 20 Jan 2021 15:15 WIB
Poster
Ilustrasi virus Corona (Ilustrator: Edi Wahyono)
Garut -

Pemkab Garut buka suara soal daerahnya masuk ke dalam tiga daerah di Jawa Barat yang masyarakatnya dianggap tidak mematuhi jaga jarak berkaitan protokol kesehatan (prokes) COVID-19.

Hal tersebut diketahui setelah Pemprov Jabar melakukan evaluasi kepatuhan protokol kesehatan di Jawa Barat yang datanya muncul Jumat (15/1). Dalam data tersebut diketahui, Kota Bekasi, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Bandung Barat menjadi tiga daerah terpatuh dalam menjaga jarak. Sedangkan Kota Depok, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut merupakan tiga daerah yang tak patuh jaga jarak.

Wakil Bupati Garut Helmi Budiman angkat bicara terkait hal tersebut. Helmi membenarkan Garut masuk tiga besar daerah yang masyarakatnya kurang patuh menjaga jarak. "Kita hasil nomor tiga terburuk dalam menjaga jarak. Ini merupakan evaluasi dan masukan," ucap Helmi kepada wartawan, Rabu (20/1/2021).

Helmi mengatakan Pemda Garut akan segera melakukan evaluasi dan langkah-langkah untuk mendongkrak kesadaran masyarakatnya dalam menjaga jarak. "Tentu kepada bapak gubernur saya ucapkan terima kasih untuk evaluasi berkala yang dilakukan ke kabupaten, khususnya Garut. Ini hasil evaluasi yang objektif yang tentunya perlu ditanggapi bukan hanya oleh pemda, tapi juga oleh seluruh masyarakat Garut," tutur Helmi.

Sementara dalam sembilan hari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan sejak Selasa (12/1), angka penambahan kasus COVID-19 di Garut tetap tinggi. Hingga Rabu (20/1) siang ini, Pemkab garut menemukan ada 596 kasus baru.

Pemkab Garut telah berupaya melakukan tindakan. Salah satunya dengan menyegel beberapa tempat yang dianggap menjadi biang kerumunan masyarakat.

"Di lapangan kita sudah lakukan hal yang strategis. Kita membatasi kegiatan termasuk pernikahan hanya boleh keluarga inti, tidak diizinkan untuk resepsi. Kemudian tempat wisata sekarang sudah sedikit. Kalau ada yang yang melanggar aturan, bapak kapolres sudah memimpin untuk menertibkan," ujar Helmi.

(bbn/bbn)