Warga terdampak pembangunan Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) mengadukan nasib mereka di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat (DLH Jabar), Kota Bandung pada Rabu (13/1/2021). Keluhan itu disampaikan langsung kepada perwakilan KCIC dan DLH Jabar.
Mereka menceritakan bagaimana proyek tersebut secara tidak langsung membuat mereka khawatir dan kehilangan mata pencaharian. Salah satunya dialami oleh Iwan (60) warga Desa Sirnamanah, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, yang sawah 10 hektarenya di Desa Depok tak bisa lagi panen.
"Sudah mau dua tahun jalan, jangankan mau menanam padi. Mau menanam ketimun, jagung tidak biasa karena saluran irigasi putus. Di lahan saya sudah tertimbun batu, malahan bongkahan dari makam, bahkan lima bulan yang lalu bapak pernah sempat menemukan tengkorak di urugan (disposal)," kata Iwan saat berbincang dengan detikcom, Rabu (13/1/2021).
"Untuk kebutuhan sehari-hari dari sawah, tapi sekarang bukan hanya leher saya saja yang putus. Saya, keluarga saya, pekerja saya sama tetangga. Saya saja yang sehari ada pegawai lima orang, sekarang sudah putus tidak bekerja," kata Iwan melanjutkan.
Untuk menyambung hidup, terpaksa ia harus bekerja serabutan. Bahkan tak jarang menjadi buruh tani milik orang lain. Padahal, ia sendiri memiliki lahan garapan yang menghasilkan padi sampai 2 ton.
"Kalau mau kuli cangkul, ya mencangkul. Kadang suka bekerja di lahan orang lain, ya apa saja dilakukan untuk menyambung hidup. Ada proyek KCIC juga di depan rumah, kita hanya jadi penonton saja, tak kerja di sana, malahan lahan saya dirusak oleh oknum-oknumnya," kata Iwan.
Kini, ia berharap lahan sawah yang terdampak miliknya bisa segera dibebaskan. "Untuk selanjutnya ingin dibebaskan, dibayar dan ganti rugi. Disposal sudah menjadi gunung, jadi dari urugan bapak itu kena punya saya sejak setahun setengah," katanya.
"Saya tidak menghalangi proyek pemerintah, tapi silakan bayar hak saya dulu. Itu saja harapan saya," ucap Iwan menambahkan.
Selain Iwan, warga Kompleks Tipar di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat juga mengeluhkan soal kekhawatiran mereka akibat dampak tunnel blasting.
Ketua Komunitas Pohon Indonesia (KPI) Jawa Barat Agus Soemanagara yang menjadi mediator pertemuan tersebut mengatakan sedianya pelaksana proyek KCIC segera mengakomodir masyarakat.
"Mereka jadi sulit, sulit yang biasa hidupnya nyaman dari padi, sekarang terganggu dan diacuhkan. Lahan untuk mencari nafkahnya juga tidak menghasilkan lagi, tempat kediamannya terganggu berisik. Itu bisa kita toleransi itu proyek, disposal dibuang ke sawah warga itu tidak ada toleransi," ujar Agus.
Project Manager KCIC Bimo Fahmi mengatakan aspirasi dari warga ini akan ditampung. Sejauh ini, katanya, semua kerusakan dan kerugian yang dialami warga akan diberi kompensasi.
"Kami mohon maaf, kami siap menampung semuanya perlu saya informasikan juga ada yang namanya kompensasi. Kita tidak pernah menutup diri, kebisingan ada kompensasinya, lahan terdampak ada kompensasinya. Saya sekali mohon maaf bila dalam pelaksanaannya enggak clear, tapi saya juga dapat laporan yang menolak enggak jelas kenapa menolak," kata Bimo.
"Melihat ketidakjelasan itu, pihak sub kontraktor merasa frustasi, ditunda bukan ditinggalkan lapor ke saya. Saya bantu pendekatannya, saya turun ke lapangan. Saya bukan orang yang berdiam diri, saya warga, sub kontraktor, mendengarkan semua pihak. Masukan bapak saya tampung, mungkin yang dikemukakan tidak semuanya benar, tugas saya mengklarifikasi, nah ini proses mohon bersabar, tidak ada gading yang tak retak," ujarnya..
(yum/mso)
