.webp)
DPRD Kabupaten Bandung Barat menyebut jika Pemerintah Daerah lalai dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 446 PK/Pdt/2020 jo.
Dalam putusan itu, MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dari Rudi Alamsyah sebagai ahli waris Adiwarta terkait status tanah Persil 74 Blok Pasar Panorama di Desa Lembang, Kecamatan Lembang KBB.
"Jelas-jelas ini adalah kelalaian Pemda KBB, seharusnya ada upaya hukum kontra memori yang dilakukan terkait PK MA tersebut," ujar Ketua Komisi I DPRD KBB Wendi Sukmawijaya, Rabu (6/1/2021).
MA sendiri sebetulnya sudah memutuskan jika Pemkab Bandung Barat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayar ganti rugi sebesar Rp 116.185.000.000.
Tak pelak PK MA yang dimenangkan oleh Rudi Alamsyah dalam kasus tanah Persil 74 itu telah memicu polemik yang dinilai sangat merugikan Pemkab Bandung Barat.
"DPRD KBB selaku pihak legislatif akan menahan dulu pengajuan pembayarannya, karena kita wajib memperjuangkan kebenaran yang berkekuatan hukum tetap dengan sebenar-benarnya," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komisi I DPRD KBB sendiri telah meminta Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna untuk segera mengambil upaya hukum atas putusan MA tersebut.
"Buku Letter C Desa Lembang yang asli harus ditelaah oleh Inspektorat Daerah. Berkas itu merupakan dokumen negara terkait status tanah Persil 74 Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang," katanya.
Pemkab Bandung Barat pun diminta untuk mencari novum atau bukti baru yang dapat diyakini sebagai penentu akhir di pengadilan dari sengketa tanah Pasar Panorama Lembang.
"Pemkab harus segera melaksanakan investigasi dan telaah lebih lanjut untuk mendapatkan novum baru yang dapat diyakini kebenarannya, tolong jangan ditunda-tunda," pungkasnya.
