.webp)
Harga kedelai yang tinggi membuat sejumlah perajin tahu dan tempe menjerit. Tetapi, kedelai yang sering digunakan oleh para perajin atau industri tahu tempe merupakan barang impor.
Sedangkan hasil petani kedelai lokal tidak terserap oleh perajin. Maka dari itu, kebanyakan petani kedelai di Kabupaten Bandung memilih menjual kedelai ketika panen muda atau kacang bulu.
Sekadar diketahui, saat ini harga kedelai impor berada di harga sekitar Rp 9 ribu. Harga tersebut dinilai tinggi dan berdampak pada harga tahu dan tempe di pasaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di Kabupaten Bandung petani lebih senang menanam kedelai tapi dipanen muda jadi kacang bulu atau snack, itu laku cepat dan harga lebih bagus," kata Kepala Dinas Pertanian Tisna Umaran, Senin (4/1/2021).
Tisna menjelaskan, kedelai hasil petani lokal sulit bersaing dengan kedelai impor. Para perajin atau industri tahu dan tempe memilih kedelai impor karena dari sisi harga dan kualitas dinilai lebih baik.
Pemerintah pusat telah menetapkan harga jual dan beli bagi kedelai secara nasional, sekitar Rp 7.450. Tetapi, hal tersebut tidak membantu kedelai hasil petani terserap oleh Bulog maupun industri.
"Sebetulnya kalau kita ingin meningkatkan produksi, lokomotif utamanya adalah harga. Kalau harga ditingkat petani menarik, maka petani akan berimprovisasi karena berhubungan langsung dengan pendapatan," kata Tisna.
"Di HPP pemerintah kan sekarang kedelai itu Rp 8 ribu, itu dibebankan kepada Bulog. Tapi Bulog mengaku tidak punya uang. Oleh karena itu petani yang diberi bantuan dipersilakan untuk menjual hasilnya ke industri pengolahan tahu tempe. Di mana kan harga lokal itu 6000," lanjut Tisna.
Selain itu, rencana swasembada kedelai sudah sering digalakkan. Tetapi, kata Tisna, untuk budidaya kedelai dinilai sulit bagi petani sedangkan pasar pembelinya tidak jelas.
"Di sisi lain budidaya kedelai tidak mudah, kalau tanah baru harus pakai kapur, kemudian harus pakai legin karena ada bintil akar. Bintil akar itu yang menyerap N bebas dari udara untuk kebutuhan hidupnya. Dan terlalu banyak hama penyakitnya," kata Tisna.
"Kita tetap berkomunikasi dengan pusat, ini loh masalahnya, bukan dibudidaya, karena kalau harganya jelas petani akan mudah memahami," paparnya.
(mud/mud)
