.webp)
Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) FPI Kabupaten Bandung Barat Ade Syaifudin menyebut pemerintah tidak adil dan diskriminatif. Pernyataan itu disampaikan Ade berkaitan pelarangan aktivitas FPI oleh pemerintah daerah dan pusat.
"Kami kira ini sebuah sikap diskriminasi. Kenapa sejak dulu FPI selalu dipersulit," ucap Ade saat dihubungi, Rabu (30/12/2020).
Kendati sudah jelas dilarang berkegiatan, Ade memastikan jika pihaknya masih tetap akan melakukan aktivitas sosial seperti memberikan bantuan kebencanaan dan kemanusiaan. "Aksi-aksi FPI yang terkait sosial, kemanusiaan, dan kebencanaan terus berjalan. Kalau berhenti kasihan masyarakat. Mereka pasti membutuhkan uluran bantuan ketika terjadi bencana atau persoalan sosial di masyarakat," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengaku saat ini masih menunggu arahan dari pengurus pusat. Hal ini agar semua langkah dan tindakan satu komando dari pusat ke daerah sesuai instruksi Habib Rizieq Shihab.
"Seperti yang disampaikan Imam Besar Habib Rizieq Shihab, ibarat kendaraan FPI ini sekarang sedang digembosi, maka mesti cari kendaraan baru. Jadi kita tunggu instruksi dan arahan pusat dulu untuk langkah ke depan seperti apa," ujarnya.
Di sisi lain, Ade menyebut, pemerintah seharusnya memiliki itikad baik untuk berkomunikasi dengan FPI. Jika semua masyarakat dan organisasi diberlakukan secara adil tentunya tidak boleh ada larangan.
"Apalagi Indonesia adalah negara berlandaskan Pancasila yang berkeadilan dan beradab," ucap Ade menegaskan.
