.webp)
Koalisi Penuntut Keadilan (KPK) Jawa Barat menuntut agar kasus penembakan enam orang anggota Laskar FPI diusut tuntas. Tuntutan itu disampaikan kepada Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum di Gedung Sate, Kota Bandung pada Rabu (23/12/2020).
Koordinator lapangan KPK Jabar Ahmad Jundi mengatakan, audiensi dilakukan karena khawatir terjadi kerumunan karena dihadiri lebih dari 50 orang pada saat melakukan aksi.
"Kami putuskan kegiatan ini dilakukan dengan audiensi. Karena kami tidak ingin hanya eksistensi saja di depan Gedung Sate, karena yang lebih penting tujuan aksi kami ini tersampaikan," ujar Jundi ditemui usai audiensi dengan Uu, Rabu (23/12/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan, sampai saat ini kasus penembakan yang terjadi di Tol Cikampek belum menemukan titik terang. Pasalnya, saat ini belum ada tim independen yang menguak fakta secara transparan.
KPK Jabar juga mendesak agar Gubernur dan DPRD Jabar mendorong pemerintah pusat serta DPR RI membentuk tim Adhoc dan tim pencari fakta independen. Ia menilai pemecahan kasus ini sangat lambat dan tak transparan, karena olah TKP pun dilakukan polisi dan Komnas HAM.
"Sekarang sudah berminggu-minggu belum juga ada itikad baik pemerintah untuk membuat tim pencari fakta independen," katanya.
"Seharusnya ada pihak lain yang terlibat misalnya mereka yang selama ini dianggap menghalangi 'kepolisian'," kata Jundi menambahkan.
Sementara itu, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, tuntutan KPK Jabar untuk melakukan aksi atau audiensi merupakan hal wajar. Namun, Uu berharap agar setiap hal yang ingin disampaikan bisa dilakukan sesuai aturan berlaku.
"Kalau memang ada kebijakan pemerintah yang salah, mari bersama-sama kita koreksi," ucapnya.
Ia pun akan berkoordinasi dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Bahkan apabila diperlukan, Uu akan menghadap pemerintah pusat dan DPR untuk menyampaikan usulan tersebut.
"Yang penting saya harap semua pihak bisa menjaga kesatuan dan persatuan," ujarnya.
(yum/mso)
