.webp)
Kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Indonesia berbuntut polemik panjang, pejabat dari tingkat gubernur hingga ketua RT diperiksa polisi karena kerumunan yang berkaitan dengan Imam Besar FPI tersebut, baik di Jabar maupun di DKI Jakarta.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun memberikan pernyataan yang cukup berani dengan meminta pertanggungjawaban Menko Polhukam Mahfud Md atas kekisruhan yang muncul. Pernyataan Ridwan Kamil direspons oleh Mahfud Md melalui akun Twitter pribadinya.
Masih berkaitan dengan FPI, Polda Jabar mengungkap pelaku pelemparan Bom Molotov ke Kantor PDIP di Bogor. Apa saja yang terjadi di Jabar Hari Ini? berikut ulasannya:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ridwan Kamil 'Serang' Mahfud Md soal HRS
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berbicara soal kekisruhan kerumunan setelah Habib Rizieq Shihab (HRS) pulang ke Indonesia. Menurut dia, Menko Polhukam Mahfud Md pun harus bertanggung jawab.
"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil ini setelah menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (16/12/2020).
Mahfud diketahui sempat menyampaikan keterangan terkait penjemputan HRS di Bandara Soetta. Saat itu diketahui Mahfud mengizinkan asalkan dilakukan dengan tertib.
Menurut Emil, pernyataan tersebut menjadi tafsir yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. "Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara 'selama tertib dan damai boleh', sehingga terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah, sehingga ada tafsir ini seolah-lah diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, di Jabar, dan lain sebagainya," tutur Emil.
Menurut Emil, untuk mencapai keadilan, Mahfud Md pun diharapkan bertanggung jawab. "Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Jadi beliau harus bertanggung jawab, tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Jadi semua punya peran, yang peran yang perlu diklarifikasi," tutur Emil.
Jauh sebelum Rizieq pulang ke Indonesia, Mahfud memang berbicara soal kepulangan Rizieq. Bahkan ia juga berbicara soal penjemputan HRS di Bandara Soekarno-Hatta.
"Silakan jemput, tapi tertib, rukun, dan damai seperti yang selama ini dianjurkan oleh Habib Rizieq. Oleh sebab itu, kalau mereka yang membuat ribut, membuat rusuh, kita anggap bukan pengikutnya Habib Rizieq. Kalau pengikutnya Habib Rizieq pasti yang baik-baik, pasti revolusi akhlak," tutur Mahfud kepada wartawan, Senin (9/10)
Pernyataan itu kemudian ditanggapi oleh Mahfud MD melalui akun Twitternya. Di dalamnya, Mahfud siap bertanggung jawab atas pernyataannya.
"Siap, Kang RK. Saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang. Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput, asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan," kata Mahfud lewat akun Twitter, Rabu (16/12/2020).
Dalam utas di Twitter-nya, Mahfud melanjutkan bahwa diskresi yang diberikan pemerintah sebatas penjemputan hingga pengantaran Habib Rizieq dari Bandara Soekarno-Hatta hingga ke Petamburan. Tetapi, kerumunan acara Habib Rizieq di Petamburan, kata Mahfud, sudah di luar diskresi pemerintah.
"Diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai kePetamburan. Itu sudah berjalan tertib sampai HRS benar-benar tiba diPetamburan sore. Tapi acara pada malam dan hari-hari berikutnya yang menimbulkan kerumunan orang sudah di luar diskresi yang saya umumkan," jelasMahfud.
Dua Usulan Pembentukan DOB Diserahkan ke Kemendagri
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menyerahkan dokumen usulan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Kabupaten Garut Selatan kepada perwakilan Kemendagri di Villa Jaya Sakti, Rancabuaya, Kabupaten Garut pada Rabu (16/12). Penyerahan dokumen ini menyusul dokumen CDPOB Sukabumi Utara yang diserahkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil kemarin (15/12).
Uu mengharapkan, pembentukan CDPOB Garut Selatan bisa mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, sehingga membawa kemajuan pembangunan yang signifikan. Ia pun melihat pemekaran ini berhasil di Jabar seperti di Tasikmalaya yang menjadi kota dan kabupaten, kemudian juga Pangandaran dan Banjar dari pemekaran Ciamis.
"Mudah-mudahan apa yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat Garut dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat segera terwujud dan berhasil," ucap Uu dalam keterangan resminya.
Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Benny Bachtiar mmengatakan, kawasan Garut Selatan terbentang dari mulai dari perbatasan dengan Sukabumi hingga Pangandaran sehingga pengelolannya harus lebih baik.
"Bukan berarti hari ini tidak terkelola (oleh Kabupaten Garut), tetapi memang jangkauan yang cukup besar dan cukup jauh," ujar Benny.
Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jabar Dodit Ardian Pancapana mengatakan, penyerahan dokumen usulan CDPOB Kabupaten Garut Selatan merupakan amanat dan aspirasi masyarakat Jabar kepada pemerintah pusat.
"Diharapkan dapat terwujud otonomi baru dan juga terwujud pengajuan yang merata di Jawa Barat," ucapDodit.
Polisi Ungkap Pelempar Molotov ke Kantor PDIP di Bogor
Sebanyak 10 dari 15 orang tersangka pelemparan bom molotov ke markas PDIP di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor ditahan. Diketahui, pelaku merupakan anggota anti teror Front Pembela Islam (FPI) dan anggota Laskar Pembela Islam (LPI).
"Para tersangka merupakan anggota Badan Anti Teror FPI/BATF dan LPI," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes CH Patoppoi kepada detikcom, Rabu (16/12/2020).
Adapun ke-sepuluh yang sudah ditahan berinisial ASI, AS, MB, NM, SK, MR, AK, DS, M dan MSG. Sedangkan lima orang buron yakni O, E, N, O, dan F.
"Dalam penyidikan, telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap sepuluh tersangka dan mengeluarkan DPO kepada lima tersangka," katanya.
Kasus ini sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan. Dalam waktu dekat, penyidik akan melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Cibinong untuk segera disidangkan.
"Rencana tindak lanjut melimpahkan tersangka berikut barang bukti dalam perkara ini ke pihak JPU kejaksaan negeri cibinong (Tahap 2)," katanya.
Seperti diketahui, terjadi aksi teror bommolotov di markasPDIP diCileungsi, Kabupaten Bogor pada Rabu (28/7) lalu. Ada tiga lemparan ke markas 'banteng' itu.
Kadinkes Bandung Diganti saat Zona Merah
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melakukan rotasi dan mutasi kepada 89 orang pejabat di lingkungan kerja Pemkot Bandung. Proses pengambilan sumpah jabatan dilakukan sekaligus di Plaza Balai Kota Bandung pada Rabu (16/12/2020).
Salah satu pejabat yang menjadi sorotan yaitu Rita Verita, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung. Pada pelantikan tersebut, ia dirotasi menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat.
Wali Kota Bandung Oded M Danial mengatakan, perubahan susunan organisasi ini bertujuan sebagai penyegaran. Saat ditanya mengenai perubahan jabatan Rita yang sekaligus bagian dari Satgas COVID-19, Oded menepis adanya alasan khusus.
"Hari ini kita ada pelantikan untuk tujuannya penyegaran organisasi, agar organisasi ini tetap segar saya kira. Kalau sekarang harapan mang Oded bisa lumpat, bisa lari lebih kuat lagi," kata Oded kepada wartawan di Balai Kota.
"Enggak ada alasan khusus, cuman penyegaran saja. Namanya rotasi mutasi sekaligus ada kesempatan promosi itu hal yang biasa," tambahnya.
Dalam penyegaran organisasi, kata Oded, berkaitan dengan memasuki akhir tahun dengan anggaran dan kinerja yang baru. "Gini sengaja kita melakukan pelantikan hari ini karena memang sesuai dengan perjalanan akhir tahun. Harapan saya dengan anggaran tahun baru ini mereka juga bisa mengelola masing-masing OPD dengan baik," katanya.
Kepala Dinkes Kesehatan saat ini adalah Ahyani Raksanagara, sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan. Jabatan Ahyani pun diisi oleh Anton Sunarwibowo.
Beberapa nama lainnya yang ikut serta dalam pelantikan diantaranya Tatang Muhtar sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Yayan Ahmad Brilyana sebagai Kadiskominfo, dan Bambang Suhari Kadis Penataan Ruang.
Sementara itu, hingga saat ini kasusCOVID-19 di Kota Bandung masih berada di zona merah dengan kondisi kasus naik turun (fluktuatif). Dilihat dari laman resmiPusicov, total kasus terkonfirmasi mencapai 4.743 bertambah 82 orang, adapun kasus konfirmasi aktif 792 berkurang 175, kesembuhan 3.813 bertambah 255, dan meninggal 138 bertambah 2 orang dari data sebelumnya.
Kasus COVID-19 di Jabar
Kasus baru COVID-19 di Jawa Barat dua hari berturut-turut menyalip DKI Jakarta dalam laporan harian Satgas COVID-19 Nasional. Pada Rabu (16/12/2020), angka kasus COVID-19 di Jabar bertambah 1.434 kasus, lebih banyak dari DKI Jakarta yang terlaporkan adanya 1.221 kasus baru.
Penambahan pada hari ini, merupakan lonjakan kasus kedua terbesar sepanjang pandemi di Jabar. Pada 4 Desember lalu, Satgas COVID-19 Nasional melaporkan penambahan kasus terbanyak di Jabar, yakni 1.648 kasus. Hingga Rabu, total kasus COVID-19 di Jabar mencapai angka 69.500 kasus.
Berdasarkan laman Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar (Pikobar), titik sebaran pasien aktif COVID-19 terbanyak berada di Kabupaten Bekasi dengan 973 pasien yang masih menjalani perawatan atau isolasi dalam satu pekan terakhir.
Kemudian disusul Kabupaten Karawang dengan selisih jumlah yang mencolok dibandingkan Kabupaten Bekasi, di Karawang terdapat 320 pasien aktif. Lalu diikuti Kota Bogor (314 pasien aktif), Kabupaten Cirebon (199 pasien aktif), Kota Bandung (170 pasien aktif) dan kabupaten/kota lainnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pernah menyorot soal ledakan angka kasus baru COVID-19, penambahan tersebut tidak terjadi dalam satu hari. Tetapi merupakan akumulasi data dari kasus lama yang baru terlaporkan di tingkat pusat.
"Memang ada isu-isu ya, seperti kemarin Jawa Barat 1.600-an kasus, padahal itu 1.000 kasusnya adalah kasus lama yang baru diumumkan kemarin, jadi bukan ledakan di satu hari. Hal-hal itu masih mengemuka dan terus minta kita sempurnakan pada pemerintah pusat," ujar Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat, 4 Desember.
Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, pun mengakui masalah pelaporan data ini tak hanya dialami Jabar, tetapi Jawa Tengah pun mengalami nasib yang serupa. Terkadang data yang ditampilkan oleh pusat, provinsi dan daerah berbeda-beda, baik dari penambahan kasus baru hingga jumlah pasien aktif yang dirawat atau menjalani isolasi.
"Semua masalah data tidak hanya di Jabar, Jateng sama. Jadi menginput data positif itu harus dua kali, waktu daftar di-swab satu (kali), prosedur seharusnya kan tinggal otomatisasi positif/negatif, tapi di sistem all new record mewajibkan kita mengetik lagi, proses yang kedua ini tidak selalu otomatis. Saya saksikan di Depok, diunggah (upload) 100 mental, ada juga yang dilaporkan 100 lancar, tapi besoknya tidak diumumkan 100," ujar Kang Emil.
"Poinnya kami mengetahui permasalahan itu. Hanya kan harus dua arah makanya kami tadi statement saya, satu hal kalau diminta apa yang menjadi aspirasi daerah, pengumuman data, input data, itu mudah-mudahan pemerintah pusat bisa menyempurnakan sistem server di all new records, saya kira itu," katanya.
