.webp)
Wali Kota Tasikmalaya nonaktif Budi Budiman didakwa menyuap pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 1 miliar. Suap dilakukan terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID).
"Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi sesuatu yaitu memberi uang seluruhnya sebesar Rp 1 miliar kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada Yaya Purnomo dan Rifa Surya," kata Jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (16/12/2020).
Yaya Purnomo merupakan pejabat di Kemenkeu yang menjabat sebagai Kepala Seksi Evaluasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Subdit Pengembangan Pendanaan Perkotaan dan Kawasan Dirjen Pertimbangan Keuangan Kemenkeu periode tahun 2017 sampai 2018.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan Rifa Surya menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik II pada Kemenkeu periode 2016-2018.
Dalam kasus ini, Budi Budiman didakwa melakukan suap berkaitan dengan pengurusan DID dan DAK. Di mana kedua pejabat Kemenkeu itu bertugas mengurus persoalan tersebut.
"Uang tersebut diberikan karena Yaya Purnomo dan Rifa Surya melakukan pengurusan DID pada APBN 2017 dan DAK pada APBN 2018 yang diajukan Pemerintah Kota Tasikmalaya," tuturnya.
Dalam dakwaan KPK, Budi didakwa Pasal 5 ayat Undang-undang Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan kesatu dan Pasal 13 UU Tipikor pada dakwaan kedua.
(dir/mso)
