.webp)
Sedikitnya sembilan persen warga Jawa Barat menolak untuk divaksin COVID-19. Sementara sebagian menerima dan sebagian belum menentukan sikap.
Hal itu terungkap berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap warga Jabar. Menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, ada 93 persen warga Jabar sudah mengetahui soal vaksinasi.
"Kami melakukan survei ya, 93 persen warga Jabar sudah mengetahui tentang vaksinasi sehingga ini saya kira sosialisasi baik. Dari persepsi vaksin itu yang tidak bersedia hanya 9 persen, yang tidak bersedia divaksin sangat kecil kemudian yang belum memutuskan 43,8 persen dan yang sudah yakin ingin divaksin ada 47,1 persen," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil saat telekonferensi pers di Gedung Sate, Bandung, Senin (14/12/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Emil, warga yang belum memutuskan lantaran memiliki sejumlah pertimbangan. Salah satunya terkait informasi mengenai vaksin itu sendiri.
"Nah, dari yang belum memutuskan kebanyakan karena lebih ingin mendapatkan informasi lebih mendalam sebelum berkeyakinan untuk divaksin," kata dia.
Sedangkan dari 100 persen warga yang di survei, sebanyak 73,4 persen menginginkan vaksin dalam negeri.
"Nah oleh karena itu, kita doakan vaksin dalam negeri ini lancar salah satunya nanti jam satu siang, saya dan forkopimda akan diambil tes darah terakhir di Puskesmas Garuda, mohon doanya mudah-mudahan tes darah terakhir hari ini menghasilkan kesimpulan anti bodi melimpah di atas 90 persen sehingga bisa dibagikan," tutur Emil.
Masih terkait vaksin, Emil mengatakan untuk vaksin yang dibeli pemerintah dari luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat.
"Vaksin itu kewenangannya bukan lagi kewenangan daerah, vaksin itu diputuskan kewenangan pusat jadi daerah hanya mengamankan apa yang dibutuhkan pusat, nah keputusan pusat per hari ini sama, vaksin terbagi dua yang menengah bawah gratis oleh BPJS sementara yang menengah atas itu bayar secara mandiri," tuturnya.
"Justru vaksinasi mandiri ini banyak disambut baik karena berarti tidak usah mengantre di Puskesmas, bisa di rumah sakit atau klinik pribadi kan sehingga memudahkan mereka yang mampu tidak usah berlomba dengan mereka yang gratis. Jadi kalau ditanya gratis? Ada gratis tapi saya kira fifty-fifty ya," ujarnya menambahkan.
Simak video 'Respons BPOM-Bio Farma soal Beredarnya PO Vaksin Corona':
