Jelang Pencoblosan, Bawaslu Pangandaran Terima 3 Laporan Dugaan Politik Uang

Faizal Amiruddin - detikNews
Selasa, 08 Des 2020 14:58 WIB
Ilustrasi Fokus Nasib Pilkada Langsung (Andhika Akbaransyah)
Foto: Ilustrasi (Andhika Akbaransyah)
Pangandaran -

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran melanjutkan proses pelaporan dugaan politik uang di wilayah Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Jabar untuk dibahas di penegakan hukum terpadu (Gakumdu).

"Saat ini dalam proses klarifikasi terlapor," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran Iwan Yudiawan, Rabu (8/12/2020).

Perkara dugaan politik uang ini menurut Iwan akan dilanjutkan pembahasan di Gakumdu. Karena bukti formil dan materil pelaporannya sudah terpenuhi.

Terkait unsur dugaannya, kata ia, masih dibahas di Gakumdu. "Selanjutnya akan dibahas di Gakumdu, setelah sebelumnya syarat formil dan materil pelaporan sudah memenuhi syarat," ucapnya.

Selain itu, Iwan juga menjelaskan sejauh ini pihaknya sudah menerima 2 perkara dugaan politik uang lainnya. Sehingga total pengaduan dugaan politik uang yang diterima Bawaslu menjelang pemungutan suara Pilbup Pangandaran ada tiga perkara. "Total ada tiga laporan dugaan politik uang yang kami terima. Semuanya kami terima dan tangani," kata Iwan.

Sebelumnya hasil survei yang dilakukan LSI Citra Komunika pada Juni 2020, muncul temuan yang menjadi isu krusial yang juga harus diwaspadai dan diantisipasi, khususnya dalam kontek agar Pilkada lebih berkualitas dan berjalan demokratis.

Salah satunya masih tingginya respons publik terhadap politik uang. Ada sekitar 57 persen publik di Pangandaran mengaku politik uang adalah hal yang bisa diterima.

Ada 8,6 persen menyatakan politik uang sangat wajar dan 48,6 persen lainnya menyatakan politik uang sesuatu yang wajar.

"Temuan data seperti ini biasanya menjadi goodnews buat calon yang berkapital besar dan badnews buat yang beramunisi pas pasan," kata Direktur LSI Citra Komunika, Toto Izul Fatah.

(mso/mso)