Round-Up

Polda Jabar Bicara Potensi Habib Rizieq Jadi Tersangka

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Jumat, 27 Nov 2020 06:34 WIB
Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab akhirnya tiba di Indonesia. Habib Rizieq langsung keluar dari Terminal 3 dan langsung berorasi.
Habib Rizieq Syihab (Rifkianto Nugroho/detikcom)

Meski sudah meningkatkan ke penyidikan, polisi belum menetapkan tersangka. Menurut Patoppoi, penetapan tersangka akan berproses seiring dengan penyidikan yang dilakukan. Polisi nantinya akan melakukan gelar penetapan tersangka.

Ditanya siapa yang berpotensi jadi tersangka, polisi menyebut kemungkinan pihak penyelenggara dan pemilik ponpes. Pihak penyelenggara acara sejauh ini belum diketahui. Meski begitu, saat proses klarifikasi, polisi sudah mengundang dua orang dari FPI yang diduga penyelenggara, namun tak hadir di Polda Jabar. Sementara itu, soal pemilik ponpes, polisi menyebut ponpes itu milik Habib Rizieq, yang mendirikan ponpes pada 2012.

"Kemungkinan yang melakukan pidana, istilahnya potensi suspect, itu penyelenggara, atau mungkin berdasarkan alat bukti mungkin bisa ke pemilik atau pendiri ponpes," ujar Patoppoi.

Dalam prosesnya nanti, menurut Patoppoi, penyidik bakal kembali memanggil orang-orang yang sempat diundang untuk klarifikasi. Pada tahap ini, orang yang tak hadir akan dilakukan upaya penjemputan paksa.

"Tadi sudah dijelaskan, setelah ditingkatkan (ke penyidikan), penyidik sudah membuat surat dimulai penyidikan. Pihak-pihak yang diklarifikasi di penyelidikan akan dipanggil termasuk pemilik atau penyelenggara," ucapnya.

"Yang kemarin nggak hadir, nggak ada upaya hukum, jadi bisa datang atau nggak. Kalau tahap penyidikan, kalau tidak hadir, penyidik akan panggil kedua dan bisa upaya paksa," Patoppoi menambahkan.

FPI menanggapi soal perkara ini naik penyidikan. Pihaknya mengingatkan agar tidak terjadi diskriminasi dalam proses penegakan hukum.

"Yang pertama, kalau sudah penyidikan, berarti nanti kan itu panggilan ya, bukan undangan. Dan seperti sudah kita sampaikan berulang-ulang bahwa penegakan hukum ini tidak hanya tebang pilih agar tidak terjadi diskriminasi hukum," kata Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar di Jl Raya Condet, Jakarta Timur, Kamis (26/11).

"Tidak hanya kasus di Megamendung, tapi kita minta kasus di Solo, di Banjarmasin, di Surabaya yang kemarin update itu kan benar-benar menantang bahaya," Aziz menambahkan.


(dir/bbn)