KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melalui operasi tangkap tangan (OTT). Penangkapan tersebut diduga terkait kasus suap.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Dedi Aryanto menilai kebijakan Edhy Prabowo selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan memberi dampak positif bagi aktivitas nelayan. Dedi pun tak menyangka Edhy ditangkap KPK terkait dugaan suap.
"Kalau menurut saya kebijakan untuk nelayan, khususnya nelayan Indramayu bagus. Contohnya, soal perizinan tangkap, yang sebelumnya lama sekarang sudah cepat. Kemudian bantuan juga bagus," kata Dedi saat dihubungi detikcom, Rabu (25/11/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dedi menilai penangkapan Edhy oleh KPK tak terlepas dari kepentingan politik. "Menurut saya pribadi ini (penangkapan Edhy) ada sesuatu, masalah politik. Kelihatannya begitu. Karena mengusik bisnis seseorang, kaitannya dengan lobster. Ya jadi begini," kata Dedi.
Dedi berharap kejadian tersebut bisa menjadi pelajaran. Ia juga berharap Menteri Kelautan dan Perikanan ke depannya bisa mengakomodir kebutuhan nelayan, tidak mengkriminalisasi nelayan dan mempercepat perizinan tangkap.
Tonton video 'Mengenal Istilah Benur yang Ramai karena Penangkapan Edhy Prabowo':
Senada disampaikan Sekretaris KUD Mina Bahari Gebang Kabupaten Cirebon Agus Hartono. Ia menilai kebijakan Edhy peduli dengan nelayan, seperti ekspor lobster, perlindungan nelayan dan lainnya.
"Sebetulnya sangat peduli dengan nelayan. Tapi, dengan adanya kasus seperti ini. Tentu ini menjadi warning, ya peringatan untuk pejabat. Jadi tidak hanya Pak Edhy," kata Agus kepada detikcom.
Agus juga menilai adanya kepentingan politik tentang penangkapan Edhy. "Selama ini kadang-kadang ada yang memanfaatkan dan dimanfaatkan, dan lainnya. Dari sudut bagaimana kita melihatnya," tutur Agus.