Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan manajemen aset berupa telaga atau situ jadi objek rawan bancakan dan digunakan pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlu ada pencatatan agar aset tersebut menjadi potensi pemasukan daerah termasuk di Banten.
"Soal manajemen aset daerah bukan hanya di Banten tapi seluruh Pemda. Karena itu ada ruang kerawanan korupsi di soal pengelolaan aset ini. Bagaimana situ yang ada, telaga kalau dibiarkan tidak sertifikasi, dokumentasi baik, jadi bahan bancakan, satu situ bisa berapa nilainya kalau kemudian kita biarkan. Makanya KPK berperan dalam upaya pengembalian," kata Nawawi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Serang, Banten, Selasa (24/11/2020).
Jika tidak tersertifikasi dan dikembalikan kepemilikannya ke daerah, ada potensi kehilangan pemasukan. Bahkan, menurut dia, nilainya sampai triliunan rupiah. Padahal pemda bisa memanfaatkan aset situ untuk pendapatan jika sudah sah kepemilikannya.
Upaya KPK agar pemda melakukan pencatatan aset di daerah adalah bentuk upaya pencegahan korupsi. Di berbagai daerah bukan hanya di Banten, aset baik itu berupa situ atau lahan rentan dikuasai oleh pihak ketiga.
"KPK sedang konsen terhadap ini, dan kita bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kementerian ATR BPN, kita telah melakukan pencapaian seperti di Sulawesi mengembalikan stadion ke Pemprov yang bertahun-tahun dikelola pihak ketiga," ujar Nawawi.
