.webp)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memberikan lampu hijau, terkait dibukanya kembali kegiatan belajar tatap muka di sekolah pada Januari 2021 mendatang. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru'yat menanggapi rencana tersebut.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyetujui rencana tersebut, namun dalam praktiknya, pembukaan belajar tatap muka jangan dilakukan secara gegabah di daerah dengan tingkat kerawanan COVID-19 yang tinggi.
Ia melanjutkan, keamanan dan prosedur kesehatan bagi siswa dan tenaga pendidik harus benar-benar diperhatikan.
"Saya mengikuti arahan dari Mendikbud bahwa Januari 2021 di semester genap akan menggelar belajar offline, tapi kewenangannya akan diberikan kepada daerah, disesuaikan dengan kesiapan daerah dan tingkat kerawanan wilayah, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan," ujar Achmad saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (23/11/2020).
"Jangan gegabah dilakukan offline di zona merah, ini perlu ekstra hati-hati jangan sampai siswa-siswi terpapar," katanya menambahkan.
Hingga 17 November 2020, di Jabar terdapat tujuh zona merah. Tujuh daerah tersebut yakni Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kota Bekasi dan Kota Cimahi. Dari daerah tersebut, tiga daerah yang menggelar Pilkada yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya.
Sebelumnya, Nadiem Makarim memberikan kewenangan pemberian izin pendidikan tatap muka di sekolah kepada pemerintah daerah, kanwil atau kantor Kemenag.
Nadiem menyebut pihaknya sudah mengevaluasi hasil daripada SKB empat menteri sebelumnya. Nadiem melihat situasi hari ini bahwa hanya 13 persen daripada sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka dan sebesar 87 persen masih belajar dari rumah.
Nadiem menegaskan sekolah pembelajaran jarak jauh atau PJJ punya dampak negatif terhadap siswa maupun orang tua. Dampak itu termasuk psikososial.
"Mulai Januari 2021, ada tiga pihak yang menentukan apakah sekolah itu boleh dibuka atau tidak. Yang pertama adalah pemdanya sendiri, pemda atau dalam situasi yang lain kanwil atau kantor Kemenag," ucap Nadiem.
Nadiem menyebut pemberian izin pembelajaran tatap muka bisa dilakukan serentak maupun bertahap, tergantung kesiapan masing-masing daerah dan berdasarkan diskresi maupun evaluasi kepala daerah. Sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka harus melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat.
