.webp)
Dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran mengikut debat kandidat yang digelar KPU Pangandaran di aula sebuah hotel di kawasan pantai Pangandaran, Rabu (18/11/2020).
Pada tahapan debat tersebut kedua pasangan calon Jeje Wiradinata-Ujang Endin dan pasangan calon Adang Hadari-Supratman menyampaikan visi misinya. Mereka juga terlibat adu argumen dan gagasan seputar tema yang diperdebatkan.
"Tema debat kandidat terkait dengan peningkatan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, penanganan solusi daerah, pencegahan penyebaran COVID-19 dan Narkoba," kata Ketua KPU Pangandaran Muhtadin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari penyampaian visi misi kedua pasangan calon, ada benang merah yang menjadi persamaan konsep kedua pasangan yakni visi menjadikan Pangandaran sebagai destinasi wisata kelas dunia. "Karena terdapat kesamaan visi yakni menjadikan Pangandaran sebagai wisata kelas dunia, maka upaya mewujudkan wisata kelas dunia menjadi materi debat," kata Muhtadin.
Dari sekian banyak materi debat, kedua pasangan calon sempat terlibat perdebatan saat membahas mengenai program bantuan berupa kartu. Kedua pasangan calon selama ini berkampanye dengan menawarkan program bantuan yang dikemas dalam bentuk kartu. Pasangan Jeje-Ujang mengeluarkan kartu Pangandaran Juara sementara pasangan Adang-Supratman mengeluarkan kartu Aman.
Saat sesi tanya jawab, kedua pasangan calon saling 'menguliti' program kartu tersebut. Pasangan Jeje-Ujang memulai perdebatan dengan mempertanyakan mekanisme pencairan bantuan yang dijanjikan kartu Aman termasuk besaran bantuan Rp 1 juta sampai Rp 10 juta bagi pelaku usaha kecil menengah.
Sementara pasangan Adang-Supratman mempertanyakan sumber anggaran untuk membiayai program kartu Pangandaran Juara, mengingat kondisi keuangan daerah yang terbatas serta terdampak refocusing pandemi COVID-19.
Saat sesi jumpa pers, Jeje mengatakan pihaknya optimistis kemampuan fiskal APBD Pangandaran mampu untuk membiayai program yang telah disusun.
"Itulah pentingnya pengalaman. Kami terbukti mampu membangun rumah sakit senilai ratusan juta, padahal APBD kita terbatas," kata Jeje.
Menurut dia ketika program sudah disusun maka politik anggaran harus diarahkan atau mendapatkan prioritas. "Caranya dengan melakukan efisiensi anggaran. Membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Kalau kami optimis bisa membiayai program yang kami susun," kata Jeje.
Sementara itu Adang mengatakan bahwa kemampuan keuangan daerah itu ada batasnya, apalagi saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19.
"Kemampuan APBD itu ada batasnya. Apalagi banyak infrastruktur yang belum selesai misalnya sarana gedung perkantoran belum selesai. Kemudian APBD 2021 kan sudah ditetapkan," ujarnya.
(mso/mso)
