ADVERTISEMENT

Duh! 9,12 Juta Warga Jabar Masih BAB Sembarangan

Yudha Maulana - detikNews
Selasa, 17 Nov 2020 08:44 WIB
Aliran sungai yang kotor tercemar limbah manusia di Bandung.
Foto: Aliran sungai yang kotor tercemar limbah (Yudha Maulana/detikcom).
Bandung -

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan hampir seperlima warga di Jawa Barat (Jabar) masih melakukan buang air besar sembarangan (BABS). Dikutip detikcom dari laman Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Dirjen Kesehatan Masyarakat Direktorat Kesehatan Lingkungan sebanyak 9,12 juta warga Jabar masih melakoni perilaku BABS.

Akhir pekan lalu detikcom diajak oleh Ujang (40), warga Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung untuk menyusuri Kali Cisanggarung yang berhulu di Cikawari. Di sana, Ujang yang juga aktivis dari Odesa Indonesia memperlihatkan masih banyaknya warga yang langsung 'meluncurkan' berbagai limbah domestik ke sungai, hal itu terlihat dari pipa-pipa saluran pembuangan yang menjuntai dari balik deretan rumah warga.

"Kalau dulu hampir semua warga 'nongkrong' (BABS) di sini (di pinggir sungai), bahkan dulu ada yang di jembatan tidak malu ketika ada orang yang lewat karena terbiasa. Sekarang orang sudah malu kalau kelihatan orang lain, dia sudah mulai ke rumah, tapi tetap saja dibuangnya ke sungai," kata Ujang belum lama ini.

Ironisnya, sungai yang memiliki warna air kecoklatan sebagai dampak erosi di bagian hulu itu mengalir ke salah satu destinasi wisata yang cukup populer di wilayah tersebut. Tak jarang bila pada akhir pekan, banyak pelancong atau pesepada yang bermain air di sana tanpa menyadari ada ancaman bakteri E.coli yang berasal dari sanitasi yang buruk dari bagian hulu. Masalah tak berhenti di sana, sebab sungai tersebut terus mengalir ke Cisaranten hingga ke arah Ranca Oray di Gede Bage, Kota Bandung.

"Saya mengakui, dulu juga masih membuang tinja ke sungai. Karena merasa tidak masalah, rasanya membuang ke sungai itu rasanya tidak mengendap, tetapi mengalir. Itu pandangan saya orang bodoh, mengalirnya itu bebas lah entah ke mana, saya tidak menutup diri, bukan saya menjelek-jelekkan, saya juga memang dulu membuang ke sana karena ketidaktahuan," ucapnya.

"Tapi setelah saya bergabung dengan Odesa, saya jadi tahu, ternyata perilaku tak sehat tersebut, berdampak terhadap orang-orang yang berada di hilir, selain airnya tak bisa dimanfaatkan, juga membawa penyakit," katanya. Ujang bergabung dengan gerakan empati pengentasan kemiskinan itu sejak tahun 2016 silam.

Ujang mengatakan, saat ini Odesa Indonesia tengah berjibaku dalam memberikan edukasi kepada warga agar tak melakukan BABS. Tak hanya edukasi, pembangunan infrastruktur berupa toilet umum berikut septic tank pun dilakukan di puluhan titik dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat dan dana CSR.

Catatan Odesa, kini 90 persen warga di Cimenyan tak melakukan BABS seiring dengan gerakan yang dilakukan. Walau demikian, masih ada 1.500 kepala keluarga yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk diselesaikan.

"Karena kalau harus membuang dengan membuat septic tank itu tidak murah, harus membongkar, kalau tempat MCK-nya memang sudah maksimum ya, tapi ya itu pembuangannya. Ibaratnya membuang septic tank itu butuh dana minimal Rp 2 juta, sedangkan kalau membuang ke sungai hanya butuh pipa beberapa lente saja," katanya.

Simak juga video 'Nggak Baik! Ini Risiko Main Ponsel Sambil BAB':

[Gambas:Video 20detik]



Sanitasi: Jawaban Problem Kemiskinan

Ketua Yayasan Odesas Indonesia Faiz Manshur menilai Indonesia bukan hanya terbelakang dalam urusan sanitasi di dunia, tetapi juga lambat dalam menjawab problem kemiskinan. Oleh karena itu, pada 19 November mendatang Odesa akan mengadakan acara gerakan empati pada kemiskinan dengan solusi sanitasi.

Hal itu dilakukan sebagai seruan kepada masyaakat untuk memperdulikan sanitasi, terutama pada keluarga miskin yang selama ini tak kecipratan berkah dari pembangunan negara.

"Coba saja kita buka data aktual yang diberikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 dari website Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Di Indonesia ini sekarang dari 287,90 juta jiwa, masih terdapat 32,24 juta jiwa masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Dan kalau kita hubungkan dengan kemiskinan, masalah kesejahteraan akses air bersih dan perilaku hidup tak sehat paling dominan di dalamnya," kata Faiz Manshur dalam siaran persnya.

Berdasarkan data dari STBM, Provinsi Jawa Barat memiliki 55 juta penduduk dan 9,12 juta di antaranya masih BABS. Menurut Faiz, jumlah warga ini perlu untuk terus diungkap karena persoalan sanitasi juga bagian dari hak asasi manusia (HAM).

"Pemerintah itu kalau bicara ke publik jangan hanya bicara sisa persentase. Itu bisa menghilangkan sikap empati kita pada rakyat. Jangan bilang satu persen itu kecil. Sebab setiap satu persen di level Kabupaten bisa menyangkut hidup puluhan ribu orang. Berapa pun prosentasenya harus segera diselesaikan arah kerja pembangunan pemerintah harus memenuhi hak akses sanitasi," kata Faiz.

"Banyak kepala daerah yang belum cakap mengambil peran dalam pembangunan karena hampir semua pembangunan sering tidak berkorelasi dengan masalah rakyat miskin. Ada dana desa sanitasi tidak cepat membaik. Ada dana UMKM, tapi secuil yang terealisasi dan sedikit pula yang mengubah ke arah perbaikan," ujar Faiz menambahkan.

Di tataran birokrasi,ia menilai bupati dan walikota pun masih minim pengetahuan soal sanitasi atau menganggap sebelah mata urusan tersebut. "Politisi banyak yang lemah kalau sudah urusan dengan warga miskin sehingga masalah sanitasi belum dijadikan acuan kerja pengentasan kemiskinan," jelas Faiz.

Padahal menurut Faiz, masalah sanitasi buruk itu sudah menjadi fakta berdampak mengekalkan kemiskinan. Dengan akses sanitasi yang layak bagi setiap warga, sebagian dari problem kesejahteraan orang miskin akan teratasi.

"Kami bergerak di akar rumput. Banyangkan saja misalnya. Di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang datanya sudah 90 persen warganya tidak BABS, tetapi angka rumah tangga yang Buang Air Besar Sembarangan lebih dari 1.500 keluarga. Kalau setiap keluarga jumlahnya empat orang, maka bisa jadi yang BABS mencapai 5 ribu hingga 6 ribu orang. Itu baru se-kecamatan," katanya Faiz

Kabupaten Bandung sendiri menurut Faiz Manshur tidak boleh bangga dengan angka perubahan yang terjadi karena masih minim perubahannya. Sampai tahun 2020 ini saja, dari jumlah penduduk 3,93 juta jiwa, terdapat 646,26 ribu jiwa masih BABS. Pemerintah boleh bangga kalau kemudian bisa membebaskan BABS dalam pada tahun 2022. Pasalnya selama sepuluh tahun terakhir banyak kepala daerah yang tidak punya perhatian pada sanitasi buruk.

Lebih ironi lagi menurut Faiz Manshur, kawasan Perkotaan di Bandung juga sangat memprihatinkan. Selama sepuluh tahun terakhir pemerintahan Kota Bandung tidak memiliki terobosan khusus guna menjawab problem sanitasi yang akut di Metropolitan Kota Bandung, pasalnya sampai saat ini masih terdapat angka yang mencengangkan. Dari 2,25 juta jiwa, terdapat 716,35 ribu jiwa masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

"Bupati atau walikota itu mestinya bisa memimpin kades atau lurah. Apalagi sekarang sudah ada dana desa. Penting mendorong kades mengalokasikan dana desa untuk sanitasi. Katakanlah kalau dapat 150 hingga 200 juta dari dana desa secara rutin setiap tahun untuk sanitasi, itu akan lebih cepat mengubah keadaan. Jadi, jangan cengeng kalau tidak punya anggaran. Anggaran itu ada, tinggal keseriusan memberikan prioritas," ujarnya.

(yum/mso)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT