Pemerintah Kabupaten Cianjur mendapat teguran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena belum menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait penjatuhan sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas pada Pilbup 2020.
Pjs Bupati Cianjur Dudi Sudrajat mengatakan surat teguran tersebut dilayangkan lantaran Calon Bupati Cianjur Oting Zaenal Mutaqin mendaftarkan diri saat dia masih menjabat aktif sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
"Teguran tersebut kaitannya dengan Kepala Dinas Pendidikan yang dimana pada saat itu mendaftarkan diri dia masih menjabat aktif sebagai kepala dinas dan tidak cuti," katanya dia, Rabu (4/11/2020).
Dudi mengaku bukan tidak merespon surat dari KASN soal sanksi atas pelanggaran tersebut. Tetapi ia baru mengetahui adanya sanksi dari KASN untuk ASN tersebut. Pasalnya surat masuk sebelum dirinya menjabat Pjs Bupati Cianjur.
"Surat dari KASN itu pada Juli lalu sebelum saya menjabat sebagai PJS Bupati Cianjur, dan baru diketahui beberapa hari lalu. Jadi bukannya tidak ditindaklanjuti," paparnya.
Dia menambahkan sanksi itupun sekarang tidak bisa ditindaklanjuti oleh Pemkab, sebab Oting sudah pensiun.
"Saat ini kan yang bersangkutan sudah pensiun jadi sudah boleh mengikuti kegiatan politik," ucapnya.
Ia mengatakan untuk saat ini dirinya hanya bisa mencegah terjadinya pelanggaran netralitas agar tidak terulang lagi. "Kami terus sampaikan agar ASN tetap netral di momen Pilbup 2020 ini," pungkasnya.
Sekadar diketahui, beberapa hari lalu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegur 67 kepala daerah yang belum menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait penjatuhan sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas pada Pilkada 2020.
(mso/mso)
