Buruh Jabar Audiensi Upah Minimum ke Pemprov, Apa Hasilnya?

Yudha Maulana - detikNews
Selasa, 27 Okt 2020 19:45 WIB
Begini hasil audiensi buruh dan Pemprov Jabar terkait upah minimum 2021
Kepala Disnakertrans Jabar Taufik Garsadi (Foto: Yudha Maulana)
Bandung -

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans Jabar) akan tetap merekomendasikan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2021, sama dengan UMP 2020.

Kadisnakertrans Jabar Taufik Garsadi mengatakan, pihaknya masih akan tetap mengacu kepada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/ll/HK .04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

"UMP tetap kita rekomendasikan dengan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi menggunakan surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja, karena kita tidak punya payung hukum yang lain, karena payung hukum ada PP 78 itu seharusnya sudah keluar kebutuhan hidup layak (KHL)," ujar Taufik setelah menerima audiensi perwakilan buruh di Gedung Sate, Selasa (27/10/2020).

"Sehingga kita hari ini akan disampaikan ke gubernur minimal sesuai dengan PP, harus ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 1 November dan diumumkan 1 November. Isinya sesuai dengan SE Menaker," kata Taufik melanjutkan.

Terkait upah minimum kabupaten/kota (UMK), Taufik mengatakan rekomendasi besarannya berada dalam kewenangan kabupaten/kota. Ia pun meminta agar masing-masing wilayah melakukan survei UMK dan hasilnya disampaikan kepada gubernur.

"Nah selanjutnya terkait UMK ini ada waktu 21 hari, nah silakan kabupaten/kota untuk melakukan survei dan yang lainnya. Kalau waktunya cukup ini tinggal direkomendasikan bupati/walikota ke pak gubernur, " katanya.

"Jadi harus ada dasarnya. kalau dulu itu dari PP 78 2015 itu kan formulasi, UMP berjalan dikali penambahan inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Khusus untuk 2020, 5 tahun setelah ditetapkan maka 2020 menggunakan survei KHL," lanjutnya.

Taufik mengatakan, Disnakertrans Jabar baru menerima Permenaker 18 2020 pada Oktober. Sehingga, Pemprov dikatakannya tak mungkin menetapkan KHL saat ini. "Sebagaimana diketahui UMP itu batas terendah, otomatis UMP harus ditetapkan jadi UMK itu jangan sampai di bawah UMP," katanya.

Ia menegaskan besaran UMK harus berada di atas UMP. "Masing-masing kabupaten silakan melakukan survei. Kenapa ada SE ? karena KHL belum ditetapkan, untuk mengisi kekosongan maka dilakukan SE. Nah karena UMP itu waktunya tidak cukup, maka menggunakan SE. Jika waktunya cukup kita kembalikan ke PP 78," katanya.

Selanjutnya
Halaman
1 2