Ini Ide Munculnya TV Bandung 132 untuk PJJ yang Anggarannya Capai Rp 18,6 M

Wisma Putra - detikNews
Jumat, 23 Okt 2020 17:54 WIB
PJJ lewat televisi bandung 132
Foto: Wisma Putra
Bandung -

Televisi Bandung 132, program Pemkot Bandung untuk membantu pembelajaran jarak jauh (PJJ) ternyata lahir hanya dalam satu bulan lebih. Anggaran yang digunakan disebut bukan dari dana APBD, namun CSR. Besarannya sekitar Rp 18,6 miliar.

Hal itu dikatakan Ketua Bandung Economic Empowerment Center (BEEC) Ujang Koswara. BEEC merupakan penggagas program ini.

"Kelahiran Bandung 132 merupakan kelahiran bayi ajaib, ini di luar kekuasaan manusia, kurang satu bulan lahir TV satelit Bandung 132. Idenya awal September, belum dua bulan," kata Uko panggilan akrab Ujang Koswara kepada detikcom beberapa waktu lalu.

Menurutnya ide televisi Bandung 132 berawal dari anaknya yang mengalami kejenuhan saat belajar jarak jauh atau daring. "Daring dengan belajar online yang saya jadi saksi terjadi pertengkaran anak dan ibu, kadang kala selalu mengganggu ayahnya yang mau cari nafkah, ini problem ya," katanya.

Belum lagi, kata dia, belajar daring dengan menggunakan aplikasi Zoom misalnya membuat kuota internet boros. "Pas gurunya jelasin di zoom, anak ga memperhatikan. Pas giliran ngerjain tugas, ga ngerti," katanya.

Terinspirasi dari Ruang Guru, tercetuslah ide televisi satelit. "Berangkat dari itu, ngobrol dalam sekejap akhirnya diputuskan Bandung harus miliki TV sendiri. APBD sudah diketok, ini tidak bisa ditunda. Makanya pakai dana CSR," kata dia.

Uko menjelaskan ia lalu mengajak kerjasama Disdik Kota Bandung. "Disdik ternyata luar biasa meresponsnya dengan buat konten mirip ruang guru cuman kelebihannya ada kearifan lokal, yang ngerjain gurunya mereka sendiri," kata Uko.

Anggaran yang dikeluarkan dalam membuat televisi satelit Bandung 132 ini adalah Rp 860 juta untuk channel, Rp 360 juta untuk server per tahun dan untuk dekorder sebanyak 5 ribu unit Rp 8,7 miliar. Satu unit dekorder harganya Rp 1.750.000. Ini untuk anggaran 5 ribu dekoder, sementara untuk mengcover seluruh RT di Kota Bandung dibutuhkan 10 ribu dekoder, sehingga total anggarannya mencapai Rp 18,6 miliar.

"Di Kota Bandung ada 10 ribu RT, kami sumbang 5 ribu dekorder dan sisanya 5 ribu diserahkan kepada Pemkot Bandung (untuk anggarannya-red)," katanya.

Untuk perizinan, BEEC mengurusnya ke Diskominfo Kota Bandung. "Hak siar ada di Pemkot, sudah ada, tertulis saya serahkan ke Diskominfo, yang punya satelit adalah perusahaan, perusahaannya itu bukan kemarin sore (PT Daulat Global Digital (DDG)," jelas Uko.

Uko mengklaim yang menonton TV Bandung 132 kini rata-rata per hari 100 ribuan. "Pas awal 86 ribu, hari kedua 160 ribu, sekarang rata-rata 100 ribuan. Untung aja server tidak drop," kata dia.

Sementara itu Kepala Seksi (Kasi) Kurikulum Disdik Kota Bandung Bambang mengatakan untuk tayangan pembelajaran di TV Bandung 132 ini, pihaknya melibatkan 701 guru. "Kita ingin menghadirkan konten berkualitas, tervalidasi, baik dari jenjang SD dan SMP, mudah-mudahan itu jadi solusi problem orangtua siswa," jelasnya.

Sebelumnya Komisi D DPRD Kota Bandung Nunung Nuraisyah mengaku belum mengetahui secara rinci keberadaan dan tujuan sebenarnya dari program tersebut. Namun dia menegaskan, jika program tersebut tidak lebih baik dari program serupa yang tayang di TVRI, sebaiknya Disdik Kota Bandung menghentikannya dan melanjutkan program PJJ dengan TVRI.

"Kalau kontennya lebih baik kami sangat mendukung, tapi ini permasalahannya kontennya sendiri seperti apa kita juga belum tahu. Kesiapannya seperti apa, jangan terburu-buru jadi itu kurang baik. Kan ini juga melibatkan masyarakat jadi banyak pihak terlibat di dalamnya. Kasian RT nya juga terbebani juga," ujarnya.

Dalam catatannya, pembahasan tentang PJJ di masa pandemi COVID-19 memang menjadi atensi pihaknya sesuai dengan arahan Kemendikbud. Tetapi khusus mengenai metode pembelajaran dengan TV Satelit Bandung 132 Nunung menegaskan belum ada pembahasan resmi di Dewan.

"Belum, terus terang saya dan rekan-rekan di komisi D belum mengetahui secara resmi, apalagi sampai membahas hal-hal teknisnya, karena belum pernah dilibatkan. Makanya kita coba agendakan untuk memanggil pihak terkait dalam hal ini Disdik Kota Bandung untuk menjelaskan semuanya," kata Nunung.

Tonton juga video 'Fasilitas Terbatas, Murid SD di Mamasa Belajar di Alam Terbuka':

[Gambas:Video 20detik]



(ern/ern)