.webp)
Sepuluh hari lalu tepatnya 12 Oktober, Pemkot Bandung meluncurkan program pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa SD dan SMP melalui TV Satelit Bandung 132. Namun hingga saat ini baru dua kecamatan yang mendapatkan dekoder untuk tayangan ini. Itu pun masih banyak kendala. Selain itu tidak banyak warga Bandung yang mengetahui program ini.
Dua kecamatan yang menerima adalah Arcmanik dan Batununggul. Seribu unit dekoder telah diberikan untuk dua kecamatan itu.
Lurah Cibangkong Jana Surjana mengaku menerima 82 dekorder dan parabola yang sudah dipasang di 82 RT. "82 perangkat dekorder dan parabola sudah diterima dan 90 persen terpasang sekarang sudah online. Kendala, pertama adalah petugas IT hanya ada dua orang dan kedua soal jaringan, kan Cibangkong padat saat pasang parabola harus di tempat yang tidak terhalang jaringannya," jelasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, dia juga menerima keluhan dari warga di mana pelajaran yang disampaikan di TV satelit Bandung 132 itu tidak sama dengan materi yang di sekolah. "Jadi tugas dari guru beda dengan pelajaran yang disampaikan di televisi," ujar Jana.
Selain melalui televisi, pembelajaran ini juga diakses melalui handphone. Di mana pihak sekolah memberikan link untuk muridnya. Namun dari sejumlah orangtua dan juga guru yang diwawancara detikcom, mereka tidak pernah mengaksesnya.
"Enggak pernah kasih tau murid, boros kuota," ujar Moniq, salahsatu guru SD di Kota Bandung ini.
Sementara sejumlah orangtua yang mengaku sudah mengetahui program ini pun mengaku tidak pernah menonton materi pembelajaran lewat tv satelit Bandung 132. "Anak saya yang SMP dikasih tau gurunya link-nya, tapi ga pernah nonton juga," katanya
"Wah saya enggak tahu ada program ini," ujar Cucu, orangtua siswa SD yang tinggal di Arcamanik.
Kepala Seksi (Kasi) Kurikulum Disdik Kota Bandung Bambang membenarkan program ini masih menemukan kendala di lapangan. Hal tersebut, akan terus dievaluasi dan disempurnakan.
Soal materi yang disampaikan tidak sinkron dengan materi pelajaran di sekolah, menurutnya juga akan dievaluasi.
"Itu masukan untuk tim kita, saya sampaikan agar menyingkronkan, mungkin saja setiap sekolah beda kecepatan memberikan materi bisa aja yang ini Bab 1, sekolah itu Bab 2," tuturnya.
Mengenai keluhan jaringan, Disdik akan segera koordinasi dengan Bandung Economic Empowerment Center (BEEC) dan PT Daulat Global Digital (DDG), pihak ketiga yang bekerjasama menjalankan program ini.
"Kita terus evaluasi dulu, pertama banyak laporan loding, Minggu pertama server langsung diperbanyak, direspon (BEEC) akhirnya anak-anak anteng," jelasnya.
Mengenai diluncurkannya program ini, Bambang mengatakan program ini dilaunching berdasarkan survei yang dilakukan Disdik Kota Bandung saat PJJ Maret-Juli.
"Jadi PJJ Maret-Juli kita melakukan survei ke 44 ribu siswa, 7 ribu guru dan 4 ribuan orang tua siswa. salah satu item ditanyakan bagiamana saat pelaksanaan PJJ 89,6 persen (siswa) bosan, kenapa bosan? karena terlalu banyak tugas. Survei sampai ke guru pertanyaan ke guru apa metode PJJ 91.8 persen memberikan tugas. Survei ke 4 ribu ke orangtua 16.7 persen tidak mengerti konten. 6.8 merasa terbebani dan selebihnya biasa-biasa," jelasnya.
Sementara itu, Komisi D DPRD Kota Bandung Nunung Nuraisyah mengaku belum mengetahui secara rinci keberadaan dan tujuan sebenarnya dari program tersebut. Namun dia menegaskan, jika program tersebut tidak lebih baik dari program serupa yang tayang di TVRI, sebaiknya Disdik Kota Bandung menghentikannya dan melanjutkan program PJJ dengan TVRI.
"Kalau kontennya lebih baik kami sangat mendukung, tapi ini permasalahannya kontennya sendiri seperti apa kita juga belum tahu. Kesiapannya seperti apa, jangan terburu-buru jadi itu kurang baik. Kan ini juga melibatkan masyarakat jadi banyak pihak terlibat di dalamnya. Kasian RT nya juga terbebani juga," ujarnya.
Dalam catatannya, pembahasan tentang PJJ di masa pandemi COVID-19 memang menjadi atensi pihaknya sesuai dengan arahan Kemendikbud. Tetapi khusus mengenai metode pembelajaran dengan TV Satelit Bandung 132 Nunung menegaskan belum ada pembahasan resmi di Dewan.
"Belum, terus terang saya dan rekan-rekan di komisi D belum mengetahui secara resmi, apalagi sampai membahas hal-hal teknisnya, karena belum pernah dilibatkan. Makanya kita coba agendakan untuk memanggil pihak terkait dalam hal ini Disdik Kota Bandung untuk menjelaskan semuanya," kata Nunung.
(wip/ern)
