.webp)
Momen Hari Santri Nasional diwarnai dengan aksi unjuk rasa ratusan massa di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Kamis (22/10/2020). Mereka mendesak Ketua DPRD Kuningan turun dari jabatannya.
Ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa dan sejumlah organisasi masyarakat ini datang untuk menagih janji Badan Kehormatan (BK) DPRD terkait dengan kasus ucapan 'limbah' Ketua DPRD Nuzul Rachdy.
Pantauan detikcom di lokasi sekitar pukul 15.22 WIB, perwakilan massa bergantian melakukan orasi. Aksi unjuk rasa itu dijaga ketat petugas TNI Polri dan Satpol PP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita menagih janji BK yang menyatakan akan menurunkan Nuzul Rachdy sebagai Ketua DPRD pada aksi pertama tanggal 9 Oktober kemarin. Saat itu Ketua BK sendiri yang menyatakan Nuzul akan diturunkan dari jabatannya," kata korlap aksi Ahmad Irsyad Imanudin.
Irsyad menegaskan pada aksi unjuk rasa pertama 9 Oktober lalu, pihaknya memberikan tenggat waktu kepada BK DPRD hingga sampai dengan 22 Oktober atau tepat pada Hari Santri Nasional agar Nuzul Rachdy diturunkan.
"Ketua BK bilang sendiri akan menurunkan Nuzul, kita saat itu kasih waktu sampai 22 Oktober. Makanya hari ini tepat Hari Santri Nasional kita tagih janji BK," tegasnya.
Dalam aksi itu, massa ditemui tiga orang pimpinan dan sejumlah anggota DPRD serta wakil ketua BK. Namun massa meminta Nuzul Rachdy sendiri yang keluar menemui massa aksi. Sayangnya Nuzul Rachdy sendiri sedang tidak berada di Gedung DPRD Kuningan.
Massa yang kecewa karena tidak bisa bertemu langsung dengan Nuzul kemudian 'menyegel' gedung DPRD Kuningan dengan memasang spanduk bertuliskan 'Disegel. Sedang Perbaikan Moral'.
Sementara itu Wakil Ketua BK DPRD Kuningan Purnama di hadapan massa aksi mengatakan proses penanganan kasus 'limbah' tersebut sudah mencapai 90 persen.
Menurutnya sejumlah pihak mulai dari pelapor, terlapor hingga saksi telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Purnama menegaskan keputusan terkait kasus tersebut akan diumumkan pada 2 November mendatang.
"Penanganannya sudah 90 persen. Nanti tanggal 2 November kita akan menggelar rapat penyampaian keputusan," singkat Purnama.
"Kalau tanggal 2 November tidak ada keputusan yang memihak pada rakyat, saya juga siap mundur dari jabatan saya," tambahnya.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kuningan Dede Ismail meminta massa untuk memberikan waktu kepada BK DPRD untuk menyelesaikan persoalan 'limbah'.
"Tolong kasih waktu kepada BK, saya yakin BK bisa menyelesaikan persoalan (limbah) ini sesuai dengan harapan rakyat Kabupaten Kuningan," pungkas Dede.
Simak juga video 'Kemendikbud Tak Khawatir soal Pelajar yang Demo Sulit Dapat SKCK':
Pembagian 5 Juta Masker di Cirebon
Aice Group menggandeng GP Anshor membagikan 5 juta masker medis ke 22 daerah, sekaligus sebagai peringatan Hari Santri tahun ini. Pembagian 5 juta masker medis itu dimulai di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor Mohammad Nuruzzaman mengatakan organisasinya mendapat kepercayaan untuk membantu mencegah penyebaran COVID-19 di 22 daerah. Dalam proses pendistribusian jutaan masker medis itu, Anshor bekerja sama dengan beberapa universitas, organisasi kepemudaan (OKP), PKL, pedagang pasar dan kelompok masyarakat lainnya.
Nuruzzaman juga mengatakan pembagian 5 juta masker medis tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Santri tahun ini. "Hari ini adalah Hari Santri, kita jadikan sebagai pijakan awal untuk mendistribusikan 5 juta masker medis," kata Nuruzzaman kepada awak media di kantor PCNU Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis (22/10/2020).
Lebih lanjut, Nurruzaman mengatakan pihaknya telah menentukan kota dan kabupaten yang telah menjadi sasaran, salah satunya Cirebon. "Untuk Cirebon totalnya ada 150 ribu pak masker medis. Selain Cirebon, ada Bandung, Jakarta, Surabaya, Pekalongan, Palembang dan lainnya," kata Nurruzaman.
Di tempat yang sama, Sylvana selaku Brand Manager Aice Group mengatakan tingginya kasus penyebaran COVID-19 di daerah menjadi salah pertimbangan perusahaannya untuk membagikan jutaan masker medis. "Total 20 juta masker medis yang kita bagikan, 15 juta kerja sama dengan KSP (Kantor Staf Presiden). Yang 5 juta kerja sama dengan Anshor. Akan berjalan hari ini hingga Maret tahun depan," kata Sylvana.
Sylvana berharap kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, atau mengenakan masker semakin meningkat. Sehingga, penanganan COVID-19 di daerah pun bisa teratasi.
Sementara itu, Bupati Cirebon Imron Rosyadi tak menampik masih banyak masyarakat yang belum mengerti manfaat masker. "Ada tiga golongan, ada yang sadar, kesadaran kurang, dan tidak mengerti. Masker ini akan dibagikan ke masyarakat," kata Imron.
"Masker ini juga akan dibagikan ke pesantren-pesantren dan kelompok masyarakat. Masker ini salah satu upaya untuk mencegah COVID-19," kata Imron menambahkan.
