Penderita Gangguan Jiwa Punya e-KTP Bisa Nyoblos di Pilkada Sukabumi

Syahdan Alamsyah - detikNews
Kamis, 15 Okt 2020 16:22 WIB
Ilustrasi Fokus Nasib Pilkada Langsung (Andhika Akbaransyah)
Ilustrasi (Foto: Ilustrasi Fokus Nasib Pilkada Langsung (Andhika Akbaransyah)
Sukabumi -

Penderita gangguan jiwa atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) memiliki hak suara pada Pilkada Kabupaten Sukabumi. Sama seperti ketika Pilpres lalu, sejumlah persyaratan harus dimiliki ODGJ sebelum memberikan haknya di bilik suara nanti.

Hal ini diungkap Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Ferry Gustaman, menurutnya ODGJ masuk ke pemilih disabilitas dalam hal ini disabilitas mental. Mereka yang punya hak pilih diharuskan untuk memiliki e-KTP.

"Kalau ODGJ itu masuk ke disabilitas mental, jadi pada prinsipnya semua warga negara yang sudah memasuki hak pilih itu berumur 17 tahun kemudian mempunyai syarat administrasi itu punya hak pilih, ODGJ ini punyak hak pilih asalkan punya administrasi punya E- KTP otomatis masuk," kata Ferry kepada detikcom, Kamis (15/10/2020).

Terkait jumlah penderita gangguan jiwa yang punya hak pilih, Ferry mengaku belum memiliki catatan pastinya karena nantinya ODGJ masuk bersama catatan jumlah keseluruhan pemilih disabilitas lainnya.

"Di Kabupaten Sukabumi terdapat Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.816.214 orang, jumlah berapa banyak disabilitas mental yang memilih belum saatnya ke sana. Tapi nanti sebelum proses menjelang itu biasanya datanya muncul, karena ada penyerahan C6 sementara ini disabilitas mental itu masuk pemilih disabilitas, sama seperti pilpres kemarin.

Ada risalahnya disabilitas berapa nanti ada. Ada disabilitas lainnya seperti disabilitas tuna netra dan lainya," sambung Ferry.

Sementara itu, dijelaskan Ferry batasan dana kampanye masing-masing calon itu sebesar Rp 37.953.128.400 dan itu adalah batasan pengeluaran untuk masing-masing Paslon.

"Kalau dulu kan lebih karena tidak ada pembatasan jumlah, kalau sekarang dibatasi jumlahnya termasuk rapat umum dihapuskan kalau dulu masih ada. Kalau dulu rapat umum bisa (dihadiri) 2000 an (pendukung). Kalau sekarang kan hitungannya 50 dikali berapa kali satu hari, jadi satu hari diperbolehkan tiap paslon berkampanye di 2 kali kegiatan terbatas tatap muka dan sebagainya sehingga ada penurunan soal dana kampanye," pungkas dia.

(sya/mud)