Gelora Jabar Minta Peserta Pilkada yang Langgar Prokes Didiskualifikasi

ADVERTISEMENT

Gelora Jabar Minta Peserta Pilkada yang Langgar Prokes Didiskualifikasi

Yudha Maulana - detikNews
Rabu, 23 Sep 2020 13:51 WIB
Ketua DPW Gelora Jabar Haris Yuliana (memegang mikrofon).
Ketua DPW Gelora Jabar Haris Yuliana (memegang mikrofon). (Foto: Yudha Maulana/detikcom).
Bandung -

DPW Gelora Indonesia Jawa Barat meminta adanya sanksi yang jelas dan tegas bagi pasangan calon peserta Pilkada Serentak 2020 yang melanggar protokol kesehatan (prokes) pada masa pandemi COVID-19 ini. Pasalnya, jangan sampai pesta demokrasi ini malah menjadi petaka di ujung tahun 2020.

Ketua DPW Gelora Indonesia Jawa Barat Haris Yuliana mengatakan, pelaksanaan Pilkada ini memang penting untuk menjaga demokrasi. Tetapi, dari sudut kesehatan dan keselamatan semua pihak, penundaan Pilkada karena alasan pandemi pun tak menjadi masalah.

"Kalau urusan ini, saya lihat ada dua konten yang sangat penting. Kalau pun ditunda karena COVID-19 kita tidak ada masalah, karena teman-teman di Depok pun membuka wacana yang seluas-luasnya dalam diskusi Zoom Meeting mereka. Kita minta pendapat para pakar, kalau tetap dilaksanakan (Pilkada) pemerintah harus memberikan satu patokan yang jelas," kata Haris di Freddo Cafe, Rabu (23/9/2020).

Haris mengatakan, melonjaknya kasus positif COVID-19 secara nasional seharusnya menjadi peringatan dini bagi pemerintah terkait Pilkada Serentak. "Jangan sampai ini menjadi bencana di ujung tahun, yang dipersoalkan di lapangan adalah pelaku Pilkada, bila ada peserta yang melanggar belum ada sanksi, belum kejelasan. Kalau ada yang melanggar apa sih sanksinya bagi para kandidat?" katanya.

"Kalau menurut saya kasih sanksi yang besar saja, diskualifikasi, diskualifikasi, karena ini pertaruhannya nyawa, harus berani karena pandemi ini kalau pemerintah mau menanggung (risiko) yang lebih besar ya silahkan," tambahnya.

Seperti diketahui, sejumlah pihak mendesak agar Pilkada Serentak 2020 ditunda, salah satunya dari Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Ia mengimbau agar KPU membuat aturan ketat terkait mekanisme pengumpulan massa di tengah pandemi Corona. Aturan itu diperuntukan untuk membatasi pengumpulan massa.

"Saya kira KPU harus membikin syarat-syarat berkumpul atau apa. Kalau terjadi pelanggaran syarat-syarat, katakanlah kampanye hanya 50 (orang), tapi terjadi 200 (orang). Kalau terjadi kecenderungan itu, ya lebih baik dipertimbangkan kembali waktunya," kata JK di sela-sela acara donor darah di gedung BPMJ Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (19/9).

JK meminta keselamatan dan kesehatan masyarakat lebih diutamakan pada kondisi saat ini. JK, yang juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), mengimbau agar Pilkada Serentak ditunda dulu hingga vaksin virus Corona ditemukan.

"Kalau memang sulit dan ternyata susah untuk mencegah perkumpulan orang hanya 50 sesuai aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing gubernur, lebih manfaat ke masyarakat itu bisa ditunda pilkada," ujar JK.

"Saya sarankan ditunda dulu sampai beberapa bulan sampai vaksin ditemukan dan vaksin ditemukan nanti langsung menurun itu (penyebaran virus Corona)," sambungnya.

(yum/mso)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT