.webp)
Paguyuban Pasundan mendesak agar pemerintah menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada Desember mendatang. Hal itu, beranjak dari masih tingginya angka kasus positif COVID-19 di Tanah Air, termasuk di Jawa Barat.
Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Paguyuban Pasundan Didi Turmudzi mengaku prihatin dengan kondisi pandemi saat ini. Menurutnya, KPU dan pemerintah seharusnya lebih bijak dalam melihat situasi, terutama dari aspek keselamatan.
"Seharusnya dengan kondisi pandemik seperti ini KPU dan pemerintah bisa lebih bijak dalam pelaksanaan Pilkada mendatang. Tidak memaksakan untuk tetap diselenggarakan pemilu, ketika jumlah positif COVID ini terus melonjak setiap harinya, karena tidak ada jaminan baik dari KPU dan pemerintah daerah, dalam pelaksanaannya tidak berkumpul atau bergerombol ini mengkhawatirkan, jika tetap dipaksakan untuk dilaksanakan," ujar Didi, Rabu dalam keterangannya (23/9/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, lanjut Didi, dirinya mewakili Pengurus Besar (PB) Paguyuban Pasundan sudah berkonsultasi dengan dokter ahli dari Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan (FK Unpas). Dari hasil konsultasi, pelaksanaan Pilkada justru berpotensi meningkatkan risiko penularan COVID-19.
"Bayangkan jika Pilkada dipaksakan pelaksanaannya, bagaimana orang dengan mudah tertular COVID-19. Sekarang aja sudah ada PSBB, sehari bisa tembus 4.000 orang apalagi dalam Pilkada yang biasanya ada kampanye dan lainnya, yang jelas-jelas mengundang warga berkumpul dan berkerumun," katanya.
Oleh karenanya ia berharap KPU akan kembali meninjau pelaksanaan Pilkada agar ditunda hingga kondisi pandemi membaik.
"Usulan penundaan Pilkada ini akan sampaikan melalui surat terbuka kepada KPU Jabar dan pusat. Semoga mereka bisa lebih bijak. Karena nyawa manusia saat ini sedang dipertaruhkan, jangan sampai dianggap main-main khususnya di Jawa Barat umumnya warga Indonesia," ujarnya.
