.webp)
70 persen dari 2.360 kilometer jalan provinsi di Jawa Barat belum dilengkapi fasilitas lalu lintas (faslalin). Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat (Disdhub Jabar) Hery Antasari mengatakan fasilitas tersebut meliputi penerangan jalan umum (PJU), marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas.
"Tapi secara kuantitas ini yang harus menjadi perhatian bersama, karena kita masih punya PR (pekerjaan rumah), dari kurang lebih 2.360 kilometer jalan provinsi sekitar 70% nya masih belum terlengkapi fasilitas lalu lintas," ucap Hery saat ditemui di Bandung, Rabu (16/9/2020).
Mayoritas titik-titik jalan yang masih minim dilengkapi faslalin tersebut berada di wilayah kabupaten yang tak bersinggungan langsung dengan wilayah metropolitan di Bodebek dan Bandung Raya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan (Ciayumajakuning). "Nah ini jalan provinsinya masih banyak yang gelap, tidak bermarka dan berambu. Mungkin perlu kita kejar," katanya.
Menurutnya, kelengkapan faslalin ini sangat penting untuk dipenuhi karena menyangkut dengan keselamatan pengendara. Meskipun dari segi sarana, pihaknya menggelar pengecekan kelaikan jalan kendaraan dan memasang roller barier di 9 titik rawan kecelakaan.
Pandemi COVID-19, diakui Hery membuat anggaran untuk penyediaan faslalin di Jawa Barat terhambat. Pembangunan faslalin di Jabar ditunda hingga 2021. Dia memahami bahwa rasionalisasi anggaran untuk wabah itu memang diperlukan.
Anggaran Dishub Jabar kena refocusing sebesar 73 persen. Alokasi untuk belanja langsung Rp 61 miliar, yang Rp 42 miliar di antaranya merupakan fixed cost untuk dukungan kantor-kantor wilayah dan UPTD se-Jabar.
"Jadi yang non-fixed cost-nya itu Rp 19 miliar saja, untuk pelayanan transportasi satu tahun," tutur Hery.
"Saya paham bahwa refocusing ini diperlukan untuk penanganan wabah, tetapi kalau bicara anggaran untuk menambah 1% faslalin, itu butuh Rp 16 miliar," ujarnya.
Pihaknya pun menargetkan, 55% persen faslalin di Jabar bisa terpenuhi hingga 2023. Artinya, diperlukan dana sekitar Rp 200 miliar, untuk selisih 25% jalan yang belum terpasangi faslalin.
Hery mengatakan, anggaran tersebut belum termasuk mengenai revitalisasi terminal, pelabuhan dan kajian origin destination (OD).
"Belum lagi kita bicara transportasi masal. Saya dibebani tugas oleh pak gubernur harus mengembangkan transportasi masal yang memadai, murah, dan terjangkau. Dan saat ini kan kita sedang menggarap perkeretaapian Bandung Raya untuk mengkoneksikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Memang masih on-track, tapi itu juga butuh dukungan anggaran," katanya.
Simak video 'Satgas Covid Sebut Adanya Vaksin Belum Tentu Akhiri Pandemi':
