.webp)
Menko Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (RI) Luhut Binsar Pandjaitan akan menjadi koordinator penanganan COVID-19 di Jawa Barat dan tujuh provinsi lainnya yang dinilai memiliki kasus COVID-19 yang tinggi.
Tujuh provinsi lainnya itu adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua. Nantinya, Luhut akan menjadi pengarah TNI-Polri untuk melangkah bersama dalam kebijakan menghentikan laju penyebaran COVID-19.
Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (GTPP Jabar) Daud Achmad mengatakan, penguatan penanganan itu merupakan bentuk perhatian pusat kepada daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagai bentuk perhatian pusat kepada daerahnya, khususnya delapan daerah yang tingkat kasus positifnya tinggi," ujar Daud singkat saat dihubungi detikcom, Rabu (16/9/2020).
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengikuti "Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan COVID-19 di 8 Provinsi Utama" melalui video conference di Kantor Wali Kota Bogor, Selasa (15/9/20). Rakor tersebut dipimpin oleh Luhut yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Dalam rapat itu, Ridwan Kamil memaparkan bahwa secara geografis Jabar memiliki wilayah yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, yakni Kota Depok, Bekasi, dan Bogor, serta Kabupaten Bogor dan Bekasi (Bodebek).
Dekat dengan Jakarta sebagai episentrum COVID-19 di Indonesia, Bodebek pun menyumbang hampir 70 persen kasus COVID-19 di Jabar.
Walau demikian,secara administratif, Kota Depok dan Bekasi, serta Kabupaten Bekasi, berada dalam wilayah kerja Kepolisian Daerah (Polda) Metropolitan Jakarta Raya (Metro Jaya).
"Administrasi wilayah Pangdam (III/Siliwangi) dan Kapolda Jabar hanya mengurus Kabupaten Bogor dan Kota Bogor," ucap pria yang akrab disapa Kang Emil itu.
Untuk itu, lewat rapat tersebut, Kang Emil meminta adanya manajemen koordinasi, termasuk bersama Provinsi Banten, sehingga penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek optimal dengan frekuensi yang sama.
"Saya usulkan koordinasi itu dilakukan bukan hanya berdasarkan isu yang ada saja, namun berunding agar satu frekuensi dengan DKI Jakarta maupun Banten," kata Kang Emil.
Sementara itu, Luhut meminta agar semua pihak harus menjaga tingkat kesembuhan dan angka kematian seoptimal mungkin, hingga vaksin resmi diberikan kepada warga.
"Pemimpin itu harus menjadi panutan, contohnya terjun langsung sebagai relawan uji klinis vaksin COVID-19, seperti apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur Jabar Ridwan Kamil," kata Luhut.
Selain itu, Luhut pun meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk membantu Jabar dalam menangani COVID-19 dari segi perlengkapan tes usap (swab test) melalui metode Polymerase Chain Reaction (PCR).
"Jabar itu penduduknya 50 juta jiwa, jadi harus kita bantu agar bisa mengejar sesuai standar WHO yakni 1 persen testing dari populasi penduduk," ujar Luhut.
(yum/ern)
