Pelantikan Ketua Baznas Diterpa Isu Politis, Ini Respons Pemkab Sukabumi

Syahdan Alamsyah - detikNews
Jumat, 11 Sep 2020 19:10 WIB
Pelantikan ketua Baznas Sukabumi diwarnai isu politis
Pelantikan pimpinan Baznas Sukabumi (Foto: Syahdan Alamsyah)
Sukabumi -

Pemerintah Kabupaten Sukabumi menjawab isu politisasi pelantikan pimpinan Baznas. Mereka membantah soal adanya SK dari Baznas pusat dan menyebut soal tahapan yang memang harus dilalui para calon pimpinan Baznas hingga berujung pelantikan oleh Bupati Sukabumi.

Usep Setiawan, Plt Kabag Kesra Kabupaten Sukabumi membantah soal isu politik di seputar pemilihan dan pelantikan pimpinan Baznas oleh Bupati Sukabumi. Menurutnya semua tahapan pelaksanaan sesuai dengan aturan yang ada.

"Kalau kita bicara politisisasi suasana Kabupaten Sukabumi hari ini yang saya yakini dan fahami karena hari ini ada pilkada serentak, tidak akan terlepas dari hal yang dengan demikian. Namun dalam hal persoalan ini kita tetap mengikuti aturan main dalam artinya ada peraturan Baznas No 1 tahun 2009 yang pasti kami panitia seleksi mengikuti seluruh alur tahapan tahapan yang harus dilakukan sesuai peraturan yang berlaku," beber Usep kepada detikcom, Jumat (11/10/2020).

Terkait yang disebut SK dari Baznas pusat, Usep menyebut tidak ada istilah tersebut. Bahkan dalam data yang diunggah oleh akun Mpap di media sosial bukanlah SK namun sekedar jawaban pertimbangan dari Baznas pusat terkait nama-nama pimpinan yang sebetulnya diajukan oleh panitia seleksi (Pansel) yang melakukan penilaian di tingkat Kabupaten Sukabumi.

"Kalau itu ada yang mengatakan surat itu sebagai SK saya rasa salah kaprah namun kita fahami, wajar dan mereka pun merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Sukabumi. Dalam aturan Baznas SK itu adanya ditingkat dua kota ataupun kabupaten. Dikeluarkan oleh bupati atau wali kota," jelas Usep.

"Kita meminta pertimbangan setelah proses panjang oleh pansel, ada 10 nama semuanya dari peserta sebanyak 23 orang. Tahapan dilakukan terbuka melalui berbagai media penjaringan, sebagian gugur hingga tersisa 10 orang kemudian kita ajukan atau meminta pertimbangan ke Baznas pusat sampai keluarlah 5 nama tadi," sambung Usep.

Dari 5 nama itu digodok kembali, sampai akhirnya Bupati Sukabumi memutuskan lima nama yang kemudian dilantik. Dari 5 nama hasil pertimbangan Baznas pusat, dicoret dua orang yakni Elis Nurbaeti dan Yusup Subaekah diganti oleh E. Badrudin dan Dahlan Gozali.

"Nah ini jangan keliru, berdasarkan aturan yang saya sebut sebelumnya ada Pansel bahkan Bupati Sukabumi Marwan Hamami melibatkan sejumlah tokoh Ormas Islam para kyai dan pemuka agama hingga kalangan akademisi yang melakukan penjaringan secara ketat dan diputuskan berdasarkan semacam rangking penilaian," kata Usep.

Meskipun ada pertimbangan dari Baznas pusat dijelaskan Usep keputusan ada di Pemerintah Kabupaten Sukabumi. 10 orang tersebut kewenangannya ada di Pansel dan aturan Baznas Nomor 1 tahun 2019 kewenangan mengangkat dan melantik ada di tangan Bupati Sukabumi.

Pansel dan tim seleksi juga dikatakan Usep tidak sembarangan karena berasal dari tokoh alim ulama serta akademisi yang memang terkemuka di Kabupaten Sukabumi.

"Pertimbangan terkait pencoretan dua nama yakni Elis Nurbaetu dan Yusup Subaekah nah tadi Pansel itu kewenangan nya 1 sampai 10, adapun 1 sampai 5 itu hak pak Bupati. Maka dipilihlah yang memiliki katakanlah penilaian rangking 1 sampai 5. Punteun saya sebagai pansel Bu Elis itu rangking 10 kalau pak Yusup Subaekah itu ada di rangking 8 ada nilainya oleh pansel," pungkas Usep.

(sya/mud)