.webp)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung temukan adanya pelanggaran saat ketiga pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Bandung melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Selasa (8/9/2020). Salah satunya dua aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Bandung diduga mengantar pasangan Kurnia Agustina-Usman Sayogi saat cek kesehatan.
Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia. Hedi mengatakan, ada dua pegawai dari Sekretariat Daerah Pemkab Bandung yang mengantarkan pasangan tersebut ke RSHS.
"Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun di lapangan itu adalah pegawai Setda Pemkab Bandung yang mengantarkan pasangan Nia- Usman. Ada dua (ASN)," ujar Hedi saat dihubungi detikcom, Selasa (8/9/3020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hedi menegaskan, kedua ASN tersebut bukan hanya ikut dalam rombongan, melainkan mengantarkan pasangan Nia-Usman ke RSHS. Ia menyayangkan, masih adanya kasus pelanggaran yang dilakukan ASN terkait netralitas ASN dalam Pilkada.
"Enggak (ikut rombongan). Hadir ke sini, mengantarkan pasangan calon layaknya ajudan layaknya sekpri. Yang bersangkutan kan ASN, loh ngapain ke sini. Kan enggak ada hubungannya dengan kegiatan ASN," tegasnya.
Alangkah baiknya, kata Hedi, setiap pasangan diantar langsung oleh tim sukses atau sekretaris pribadi dari setiap pasangan. Baginya, pelibatan ASN dalam Pilkada tidak dapat dibenarkan. Meski demikian, pihaknya akan melakukan klarifikasi terhadap dua ASN tersebut.
"Apapun alasannya sudah tidak dibenarkan lagi mereka ikut-ikutan kegiatan bakal calon Bupati. Idealnya mereka yang mendampingi bakal calon itu adalah ya tim sukses atau sekretaris pribadi," katanya.
Selain itu, ia pun mengingatkan, agar setiap ASN menjaga netralitasnya dalam perhelatan lima tahunan ini. Bukan hanya keterlibatan aktif, tetapi Bawaslu mengingatkan agar setiap ASN menjaga media sosialnya agar tidak mengkampanyekan para pasangan calon.
"Apalagi berdasarkan temuan atau laporan yang kami terima, pelanggaran di medsos itu jauh lebih tinggi dibanding keterlibatan aktif PNS dalam dukungan terhadap balon tertentu," ujarnya.
Simak video 'Pemenang Pilkada 2020 Terancam Ditunda Pelantikannya, Jika...':
