.webp)
Jumlah sekolah yang diizinkan untuk menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka terus menyusut dalam evaluasi terakhir yang dilakukan Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Dari 71 sekolah tingkat SMA/SMK yang diizinkan pada 18 Agustus 2020, jumlahnya berkurang menjadi 50 sekolah dalam dua pekan. Hal itu berkaitan dengan kembali meningkatnya kasus COVID-19 di Jawa Barat.
Menyoroti hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengatakan, kesehatan tenaga dan peserta didik merupakan prioritas yang utama. Ia pun melihat ada ketergesaan dari sejumlah pengambil keputusan untuk membuka sekolah kembali di tengah pandemi ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Belajar tatap muka itu bukan merupakan prestasi, orang bisa belajar tatap muka bukan berarti 'berani hebat nih'. Bisa menggelar KBM itu merupakan produk dari sebuah prosedur yang panjang," ujar Gus Ahad, sapaannya, Jumat (4/9/2020).
"Gubernur menginstruksikan KBM di Cimahi batal di Cimahi saya dukung, bukan prestasi bisa gelar KBM, yang penting anak-anak selamat. Ada ketergesaan pada pengambil keputusan, bahwa ingin cepat-cepat ada tatap muka, ini artinya bukan kita selesai dengan COVID-19, logikanya bukan begitu, logikanya, logika virus," tutur Gus Ahad.
Sekadar diketahui, sejumlah kota-kabupaten di Jawa Barat memerah, yaitu Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Bekasi. Dari Bodebek, hanya Kabupaten Bogor yang tidak zona merah.
"Gugus Tugas COVID-19 jangan melemah, ini wajib terus menjaga ritme publikasinya. Saya berharap semua perangkat SDM, PNS dan semua jajaran yang vertikal seperti kepolisian dan TNI harus menyampaikan pesan ini secara horizontal kepada masyarakat, percuma top-down karena masyarakat sudah jenuh," ujar Gus Ahad.
Tonton video 'PJJ atau Tatap Muka, Menteri Nadiem: Keputusan di Tangan Orang Tua':
