.webp)
Pelanggaran protokol kesehatan di Jawa Barat sudah mencapai angka 590 ribu. Dari 27 kota dan kabupaten di Jabar, Kabupaten Bandung paling tinggi pelanggaran. Sekadar diketahui, Pergub Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan PSBB dan AKB di Jabar mulai berlaku sejak 28 Juli 2020.
"Dari pelanggaran pendisiplinan, pelanggaran sudah 590 ribu, tercatat pelanggaran mayoritas adalah pelanggaran individu dan mayoritas ada di Kabupaten Bandung hampir 80 persen. Saya agak kaget juga, karena satu kabupaten mendominasi pelanggaran ke seluruh Jabar," ucap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (3/9/2020).
Pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengatakan dari 590 ribu pelanggaran tersebut, sebanyak 490 ribunya berasal dari Kabupaten Bandung. Pelanggaran didominasi oleh pelanggaran individu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi mohon dievaluasi terkait masyarakat di Kabupaten Bandung yang menyumbang pelanggaran pribadi terbesar," kata Emil.
Sementara itu terkait penerapan denda, sejauh ini kata Emil, hanya beberapa persen. Total uang yang dikumpulkan dan masuk ke kas daerah baru mencapai puluhan juta.
"Kalau yang sifatnya denda baru sampai angka Rp 40 juta yang kita kumpulkan di seluruh Jabar," ujarnya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Emil menegaskan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jabar pun masih berlaku. Khususnya di area Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) yang berbatasan dengan DKI Jakarta.
"Kembali lagi kalau ditanya apakah masih ada PSBB, itu masih ada, saya baru tanda tangan saya perpanjang PSBB yang ada di Bodebek karena zona merah bertambah tidak hanya di kota Bogor tapi juga kota Bekasi, kota Depok dan Kabupaten Bekasi. Jadi dari Bodebek hanya Kabupaten Bogor yang tidak zona merah," tutur Emil.
