Pilbup Pangandaran, Polisi Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan

Pilbup Pangandaran, Polisi Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan

Faizal Amiruddin - detikNews
Kamis, 03 Sep 2020 15:26 WIB
Ilustrasi Fokus Nasib Pilkada Langsung (Andhika Akbaransyah)
Foto: Ilustrasi Fokus Nasib Pilkada Langsung (Andhika Akbaransyah)
Pangandaran -

Polres Ciamis terus melakukan pemantauan dan pemetaan terkait kawasan atau TPS yang dianggap rawan gangguan keamanan menjelang pelaksanaan Pilbup Pangandaran 2020. Ribuan personel keamanan disiagakan untuk mengawal kenduri demokrasi untuk menentukan pemimpin baru Pangandaran tersebut.

Kapolres Ciamis AKBP Dony Eka Putra mengatakan pemetaan daerah rawan gangguan keamanan jelang Pilbup Pangandaran masih bersifat dinamis. Sehingga pihaknya belum bisa memaparkan daerah mana saja yang dianggap rawan atau berapa jumlah TPS yang dianggap rawan.

"Angkanya masih dinamis, belum bisa kami sampaikan. Yang jelas kami pantau terus sampai pada saatnya nanti kami terapkan skenario-skenario pengamanan di lapangan," kata Dony, Kamis (3/9/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut dia ada tiga kategori tingkat kerawanan, mulai dari status cukup rawan sampai sangat rawan. Sehingga penempatan anggota disesuaikan dengan analisa tersebut.

"Yang jelas kami siap mengawal jalannya pesta demokrasi di Pangandaran dan tentunya kami berharap adanya dukungan dari semua pihak agar Pilkada ini berjalan sukses," kata Dony.

ADVERTISEMENT

Dia menambahkan pihaknya menyiagakan total 4.112 personel gabungan. "Kalau dari unsur Polri, Polres Ciamis menyiagakan 932 personil, 200 personil Brimob, 150 personil Samapta Polda Jabar dan 1 pleton BKO dari Polres Banjar," kata Dony.

Selain fokus pada pengamanan, pasukan TNI dan Polri juga mengemban tugas khusus yakni berkaitan dengan pengawasan penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Corona.

Hal lain yang menjadi fokus perhatian adalah menyangkut netralitas aparat keamanan dalam Pilkada Pangandaran. "Bagi kami netralitas harga mati. Kami berkomitmen dan menekankan kepada seluruh jajaran untuk menjaga netralitas. Jika sampai ada pelanggaran, tentu akan kami berikan tindakan tegas sesuai dengan aturan," kata Dony.

Netralitas aparat negara menurut Dony adalah hal vital, karena sangat berkaitan atau mempengaruhi kondusifitas pelaksanaan Pilkada. "Tentu kami juga mengajak kepada rekan-rekan penyelenggara Pilkada untuk sama-sama menjaga netralitas. Agar pesta demokrasi di tengah pandemi ini bisa berjalan sukses dan kondusif," ujarnya.

(mso/mso)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads