.webp)
Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat terkena refocusing hingga 60 persen untuk tahun ini. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jabar Dani Ramdan mengatakan, anggaran murni untuk BPBD tahun 2020 ini sekitar Rp 30 miliar.
Angka itu dipangkas atau dialihkan karena kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. "Sekarang sekitar Rp 13 miliar atau Rp 14 miliar, tapi prinsipnya, penanganan bencana tetap bisa berjalan," ujar Dani, Selasa (1/9/2020).
Menurutnya, di tengah terbatasnya anggaran ini, penanganan bencana tetap bisa dilakukan dengan berkolaborasi dengan pihak lainnya. Seperti alat berat yang bisa digunakan dari Dinas Pekerjaan Umum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jaminan hidup ada di dinas sosial. Jadi, kalau sampai kerawanan pangan ada lagi di dinas ketahanan pangan stoknya jadi dua lapis," ujarnya.
Selain itu, ucap Dani, anggaran penanganan bencana bisa berasal dari sumber lain. Yaitu alokasi dana dari Belanja Tak Terduga (BTT) di APBD atau Dana Siap Pakai (DSP) yang sumbernya dari pemerintah pusat.
"Untuk mendapatkan BTT, pusat harus mencarikan anggaran BTT itu, pemda harus menetapkan status bencana terlebih dulu. Artinya, penggunaannya relatif membutuhkan waktu," katanya.
Sedangkan DSP relatif lebih cepat dialirkan dari pusat, karena ketika baru ada indikasi bencana atau peringatan siaga darurat sudah bisa digunakan.
"Kalau menurut undang-undang bisa dialokasikan juga di BPBD di daerah," kata dia.
Kabid Kesiapsiagaan Bencana BPBD Jabar Budi Budiman mengatakan jumlah bencana pada tahun ini, berkurang dari Januari hingga Juli 2020.
"Biasanya Januari sampai Maret hujan besar, tapi spotnya tidak terlalu banyak, dan tidak ada korban jiwa. Memang paling banyak longsor di Bogor, Cianjur daerah selatan rata rata," ucap dia.
Sementara laporan kekeringan baru datang dari dua lokasi, yakni Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung. "Status siaga daruratnya baru dikeluarkan oleh Kabupaten Bogor saja," katanya.
