Asphurindo Usul Pengelola Ibadah Haji-Umroh Harus WNI dan Beragama Islam

Yudha Maulana - detikNews
Senin, 31 Agu 2020 16:07 WIB
Ilustrasi Haji
(Foto: Ilustrasi Haji (Tim Infografis/detikcom)
Bandung -

Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji, Umroh dan In-Bound Indonesia (Asphurindo) mendesak agar pemilik atau pemegang saham Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) harus berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam.

Aspirasi itu disampaikan Sekjen Asphurindo Muhammad Iqbal Muhadjir dalam rapat dengar pendapat virtual yang digelar lima asosiasi penyelenggara haji dan umroh bersama Komisi VIII DPR RI

"Kita ingin mengusulkan dalam rapat tadi, isu terkait RUU Omnibus Law ini sudah center. Biro haji dan umroh masuk cipta kerja Omnibus Law, karena itu kita ingin memperjelas bahwasannya penyelenggara ibadah haji umroh harus beragama Islam," kata Iqbal saat dihubungi detikcom, Senin (31/8/2020).

Menurutnya, tiga asosiasi yang terdiri dari HIMPUH, ASPHURINDO, dan KESTHURI mengusulkan agar pasal 89 yang mengatur Perizinan Berusaha menjadi PPIU, ditambah satu ayat dengan syarat pemilik/pengusaha PPIU adalah WNI dan beragama Islam.

"Kita ingin memperjelas di Omnibus Law agar tidak simpang siur dan penafsiran yang salah. Karena menurut hemat kami, karena omnibus law PPIU bisa untuk semua warga negara," katanya.

Iqbal membeberkan sejumlah pertimbangan sehingga pemilik/pengelola PPIU harus beragama Islam, di antaranya ada larangan bagi non-muslim untuk masuk ke wilayah Haram yakni Mekkah dan Madinah.

"Itu peraturan Kerajaan Arab Saudi," katanya.

Ia pun menyorot soal kemampuan finansial pengusaha WNI yang beragama Islam cukup dan memadai, sehingga penanaman modal asing (PMA) tidak diperlukan. "Kepemilikan saham asing bisa lebih tinggi daripada dalam negeri. Masuknya modal asing juga akan mengganggu devisa negara," katanya.

(yum/mud)